Jokowi Klarifikasi Soal Konflik Agraria di Debat Kedua

43

SULSELSATU.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklarifikasi pernyataannya soal tak ada konflik agraria di debat kedua Pilpres, Minggu (17/2/2019) kemarin malam. Jokowi mengatakan konteks ucapannya adalah hampir tak ada konflik agraria dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur.

“Konteksnya adalah pembebasan lahan untuk infrastruktur. Kita tahu kan banyak infrastruktur berhenti delapan tahun, ada yang berhenti dua puluh enam tahun, karena apa? Pembebasan tanah yang terhambat,” kata Jokowi, seperti dilansir CNNIndonesia, Senin (18/2/2019).

“Sekarang ini saya sampaikan alhamdulillahuntuk pembebasan infrastruktur dapat dikatakan kita ini tidak banyak terjadi konflik-konflik yang ada,” ujarnya melanjutkan.

Ucapan Jokowi saat debat capres kedua bahwa tak ada konflik agraria mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said bahkan menyebut Jokowi sedang berbohong. 

Di sisi lain, merujuk catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) atas konflik agraria pada 2018, tercatat 807,17 ribu hektare lahan di Indonesia mengalami konflik.

Konflik agraria didominasi oleh latar belakang perebutan lahan di sektor perkebunan sebanyak 65,66 ribu hektare, kehutanan 54,06 ribu hektare, pertambangan 49,69 ribu hektare, properti 13 ribu hektare, dan infrastruktur 4.859 hektare. 

Luasan konflik tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 520,49 ribu hektare pada 2017.

Namun, jumlah luasan wilayah konflik agraria tersebut tidak seluas pada 2014 ketika proyek infrastruktur belum dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Pada 2014, jumlah luasan konflik agraria mencapai 2,86 juta hektare.

Jokowi menyadari masih bakal terjadi konflik agraria sebelum pemerintah menyelesaikan program sertifikat tanah gratis sebanyak 80 juta lembar. 

“Konteksnya tolong jangan di bolak-balik sehingga kelihatannya kami ini enggak menguasai masalah, ndak lah. Kami (saya) ngerti konflik agraria,” kata dia.

Jokowi mengakui masih menemukan konflik agraria di sejumlah wilayah, seperti ketika dirinya melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu.

Menurut calo presiden petahana, salah satu solusi menghilangkan konflik agraria itu adalah dengan program sertifikat tanah gratis untuk warga. Keberadaan sertifikat itu, kata Jokowi membuat kepemilikan tanah oleh warga menjadi jelas.

“Kalau jelas, konflik-konflik sengketa lahan menjadi akan berkurang dan tidak ada. Konteksnya ke sana. Jangan dilarikan ke mana mana,” ujarnya.

Sejak 2017 lalu, pemerintah sudah mencetak sebanyak 5 juta sertifikat, kemudian pada 2018 sekitar 7 juta sertifikat tanah diserahkan kepada warga. Untuk tahun ini, Jokowi menargetkan 9 juta sertifikat tanah diberikan kepada warga secara gratis.

Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

NasDem Perkuat Posisi sebagai Parpol Papan Atas

SULSELSATU.com, JAKARTA - Partai NasDem semakin memperkuat posisinya sebagai...

SAR dan RMS Dapat Amunisi dari Bang Ogi Community

SULSELSATU.com, SIDRAP - Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi...

Canangkan Zona Integritas, Kejari Parepare Komitmen WBK dan WBBM

SULSELSATU.com, PAREPARE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare telah mencanangkan...

Baca Juga