Menpan RB Sebut Penggajian P3K Sudah Tidak Ada Masalah

35

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kebijakan pemerintah pusat yang melimpahkan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjiam Kerja (P3K) ke pemerintah daerah mengundang pro dan kontra. 

Tak sedikit daerah yang merasa keberatan jika penggajian P3K harus dibebankan kepada APBD bahkan ada yang menolak perekrutan dengan alasan APBD tidak mencukupi untuk membayar gaji P3K.

Terkait hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin menyatakan bahwa sistem penggajian untuk P3K sudah tidak ada masalah.

“Nanti akan disesuaikan antara APBN dan APBD. Jadi, tidak ada lagi simpang siur,” katanya saat ditemui di Hotel Four Point by Sheraton, Selasa, (19/2/2019).

Dia menyatakan bahwa perekrutan P3K ini wajib sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Hingga saat ini, kata dia, ada 380 daerah yang telah membuka penerimaan P3K.

Perekrutan P3K ini sendiri telah ditutup per tanggal 17 Februari. Untuk daerah yang belum membuka perekrutan, bisa melakukan pada perekrutan P3K tahap II. 

“Jadi, yang belum nanti di periode selanjutnya. Di triwulan ketiga tahun ini anggarannya akan turun,” kata dia

Terkait dengan model sistem kontrak yang akan berlaku bagi P3K, Syafruddin mengaku hal itu nantinya akan diatur dalam Permenpan.

“Itu (kontrak) akan diatur dalam Permenpan, evaluasi per tahun seperti PNS. Tentang kontraknya, setelah nanti sudah klir akan keluar permenpannya. Itu sifatnya afirmasi bagi mereka,” pungkasnya.

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

SAR dan RMS Dapat Amunisi dari Bang Ogi Community

SULSELSATU.com, SIDRAP - Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi...

Canangkan Zona Integritas, Kejari Parepare Komitmen WBK dan WBBM

SULSELSATU.com, PAREPARE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare telah mencanangkan...

Andi Maryam Ajak Emak-Emak Pilih Caleg Perempuan

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Keterwakilan kaum perempuan dalam pesta demokrasi...

Baca Juga