Bawaslu Semprit KPU Soal Serangan Lahan Jokowi ke Prabowo

23
Jokowi-Prabowo. (Int)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Bawaslu menyemprit KPU soal serangan Jokowi ke Prabowo soal lahan pada Debat Kedua Pilpres.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hal ini sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan debat.

“Nanti ada surat, nanti kita dalam sehari dua hari ini, tunggu saja,” kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, seperti dilansir CNNIndonesia, Senin (18/2/2019).

Bagja menyampaikan sebenarnya serangan-serangan dalam debat tidak melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal demikian hanya dibahas di tata tertib debat.

Dalam surat tersebut, ucap Bagja, Bawaslu akan menyarankan batasan-batasan agar serangan dalam debat tak memicu konflik lebih besar.

“Harus ada upaya-upaya seperti ini untuk memperbaiki kualitas-kualitas debat ke depan,” ujarnya.

Selain terkait serangan Jokowi, surat itu juga berisi evaluasi teknis. Bagja enggan merinci, ia hanya membocorkan beberapa hal di dalamnya.

“Teknis, suporter yang terlalu ramai,” kata Bagja.

Sebelumnya, Jokowi melancarkan serangan terkait kepemilikan ratusan ribu hektare lahan oleh Prabowo di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur.

Kejadian bermula saat Prabowo mengkritik kebijakan pembagian sertifikat lahan. Menurut Prabowo kebijakan Jokowi itu populis namun tidak mengindahkan masa depan.

“Rakyat Indonesia yang saya cintai, pembagian yang tadi saya sampaikan, pembagian yang hampir 2,6 juta itu adalah agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede,” ujar Jokowi.

“Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Atas pernyataan itu, Jokowi langsung dilaporkan ke Bawaslu pada Senin (18/2). Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Jokowi telah melanggar Pasal 280 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu mengatur kandidat, tim sukses, maupun penyelenggara pemilu dilarang menghina terkait SARA dan peserta pemilu.

Editor: Hendra Wijaya

 

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

SAR dan RMS Dapat Amunisi dari Bang Ogi Community

SULSELSATU.com, SIDRAP - Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi...

Canangkan Zona Integritas, Kejari Parepare Komitmen WBK dan WBBM

SULSELSATU.com, PAREPARE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare telah mencanangkan...

Andi Maryam Ajak Emak-Emak Pilih Caleg Perempuan

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Keterwakilan kaum perempuan dalam pesta demokrasi...

Baca Juga