Sidang Lucas, Ahli: Alat Bukti Rekaman Jaksa Tak Bernilai Hukum

30

SULSELSATU.com, JAKARTA – Sidang kasus merintangi penyidikan Eddy Sindoro kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Ahli yang dihadirkan pihak terdakwa Lucas memastikan bahwa alat bukti sadapan yang tidak sesuai prosedur dan tidak bisa dipastikan keorisinalitasannya, maka pembuktiannya tidak bernilai hukum.

Ahli yang pertama dihadirkan adalah Prof Said Karim, Guru Besar Universitas Hasanuddin. Prof Said menjelaskan soal bukti rekaman sadapan.

Dia menjelaskan, ketika aparat hukum ingin melakukan penyadapan, harus diterbitkan surat perintah. Jika di tingkat penyelidikan, maka harus ada surat perintah penyelidikan. Sementara di penyidikan harus ada perintah penyidikan. Surat itu harus dilampirkan dalam berkas perkara sebagai parameter hukum.

“Itulah yang mendasari. Memang harus dilakukan penerbitan sprin itu, karena itu yang menjadi dasar dilakukan perekaman penyadapan,” jelasnya saat ditanya kuasa hukum Lucas, Aldres Napitupulu.

Said kemudian menambahkan surat perintah penyelidikan atau penyidikan suatu perkara juga tidak boleh digunakan untuk perkara lain. Berdasarkan putusan MK No. 20/PUU- XIV/20 yang seperti itu sifatnya harus spesifik.

“Tidak boleh dilakukan perekaman atau penyadapan kemudian dilakukan untuk perkara lain. Sesuai putusan MK, itu sifatnya khusus berkenaan dengan perkara tertentu, tidak bisa dipertukarkan. Jika demikian yang terjadi, nilai pembuktiannya tidak bernilai hukum,” tegasnya.

Said menegaskan, dari perspektif ilmu hukum acara pidana, suatu alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka tidak memenuhi syarat hukum acara pidana. Menurut Aldres, rekaman sadapan yang digunakan untuk menjerat Lucas diperoleh KPK dari proses penyidikan Eddy Sindoro.

Senada, pakar berikutnya ahli hukum pidana UII Muzakkir menyebut, penyadapan harus didahului dengan penyelidikan. Ada penetapan adanya suatu tindak pidana dan ada orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

“Jelasnya, tidak boleh tindakan penyadapan mencari-cari kesalahan orang selama berbulan-bulan. Perkaranya harus ada dulu, baru ada pengumpulan bukti dari penyadapan,” katanya.

Dalam perkara ini, menurut kuasa hukum Lucas, KPK menggunakan sadapan proses penyidikan Eddy Sindoro pada 2016. Sementara sprinlidik terhadap perkara yang menimpa Lucas diterbitkan pada awal 2018.

“Kalau itu yang terjadi, penyadapan itu bersifat melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Kalau misalnya di sidang ini, pengadilan harus dibuktikan sadap sah atau tidak, sadap kapan? Sudah ada sprindik belum? Kalau tidak maka tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pidana,” tegas Muzakkir.

Muzakkir juga menegaskan pentingnya memastikan orisinalitas alat bukti, terutama alat bukti digital yang rentan direkayasa. Sebab, keorisinalitasan alat bukti itu memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan primer atau tidak. Kalau tidak ada jaminan derajat pembuktian bisa jatuh.

“Itu bisa jadi alat bukti sekunder, tersier, atau bahkan tidak bisa digunakan di persidangan. Alat bukti primer yang memiliki kekuatan primer orisinalitasnya harus tinggi,” ujarnya.

Keorisinalitasan alat bukti itu yang dijadikan dasar membangun keyakinan hakim. Jika bukti diragukan karena orisinalitas prosedur, hakim tidak boleh mendasarkan pada alat bukti itu. Sebab, alat bukti itu tidak memiliki kekuatan pembuktian.

“Kalau ragu-ragu ya putusannya harus membebaskan terdakwa. Karena hakim bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Untuk diketahui, digital forensik Indonesia, Ruby Zukri Alamsyah yang bersaksi pekan lalu menyebut ada 4 proses yang diwajibkan dalam teknik digital forensik. Keempatnya adalah pengumpulan barang bukti (collecting evidence), pemeriksaan barang bukti (examination evidence), analisa barang bukti, dan membuat laporan atau report. Ini untuk memastikan keorisinalitasan rekaman itu.

Ahli KPK yang dihadirkan sebelumnya, Dhany Arifianto mengaku tidak bisa memastikan orisinalitas rekaman tersebut. Sebab rekaman yang berada di sebuah DVD-R tertulis KPK itu masih tersegel dari lembaga antirasuah saat diterimanya.

Lucas menyimpulkan keterangan ahli. Pertama, alat bukti rekaman elektronik itu kalau tidak diuji keasliannya secara digital forensik maka itu tidak sah untuk dijadikan alat bukti.

Selain itu, Lucas juga menyoroti keterangan ahli yang menyebut bahwa pasal 21 UU Tipikor yang menjeratnya adalah delik materil. Artinya, tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan harus dengan fisik bukan sekadar omongan.

“Yang mendengarkan (omongan) pun selama masih memiliki pilihan maka tidak berlakulah pasal 21 itu,” ujarnya usai sidang.

Selain itu, delik materil harus punya akibat hukum. Misalkan jika terhalangi maka proses penyidikan akan gagal. “Jadi bukan rasa-rasanya dihalangi, harus nyata akibat dari perbuatan yang dihalangi,” katanya.

Dalam persidangan, Prof Said memang menyebut harus ada tindakan nyata dari orang tertentu yang mengakibatkan aparat penegak hukum terhalangi atau dirintangi untuk menyelesaikan proses penyidikan perkara yang ditanganinya.

“Tidak serta merta diterapkan pasal 21. Misalkan ingin menangkap kemudian ada yang halau, kan ada penyidik lain yang masih bisa beberapa ke depan. Nggak bisalah yang halau serta merta dikenakan pasal 21. Terlalu berlebihan,” tegasnya.

Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

SAR dan RMS Dapat Amunisi dari Bang Ogi Community

SULSELSATU.com, SIDRAP - Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi...

Canangkan Zona Integritas, Kejari Parepare Komitmen WBK dan WBBM

SULSELSATU.com, PAREPARE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare telah mencanangkan...

Andi Maryam Ajak Emak-Emak Pilih Caleg Perempuan

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Keterwakilan kaum perempuan dalam pesta demokrasi...

Baca Juga