Ahli Hukum Pidana Pastikan Sadapan KPK Batal Secara Hukum

Keaslian Rekaman Juga Sangat Merugikan

SULSELSATU.com, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian terdesak. Alat bukti rekaman yang dibeberkan di persidangan, legalitasnya dipertanyakan. Tidak memiliki dasar hukum. Belum lagi dengan keaslian rekaman yang diduga suara percakapan Lucas juga sulit dibuktikan. 

Saksi ahli kembali mempertegas hal itu pada lanjutan kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Lucas, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/2/ 2019). Menurut ahli hukum dan pidana, Muzakkir, sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka atau terdakwa, maka hasil penyadapan atau rekaman itu sudah harus memiliki produk hukum.

“Jadi harus ada (rekaman) sebagai produk hukum. Itu menjadi dasar sebagai alat bukti. Kalau tidak berarti prosedur rekaman itu tidak sah,” ujarnya kepada media usai menjadi saksi ahli. 

Guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) itu juga menegaskan, aspek legalitas penyadapan dipertanyakan jika perekaman itu terjadi terjadi bertahun-tahun atau berbulan-bulan jauh sebelum penetapan terdakwa. “Jadi oleh sebab itu, setiap orang warga negara Indonesia tidak boleh ditongkrongi oleh rekaman yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jelasnya, tidak boleh tindakan penyadapan mencari-cari kesalahan orang selama berbulan-bulan. Perkaranya harus ada dulu, baru ada pengumpulan bukti dari penyadapan,” katanya.

Pernyataan Muzakkir itu pun mempertegas lemahnya alat bukti rekaman yang digunakan KPK untuk menjerat Lucas. Pasalnya, rekaman percakapan yang diduga melibatkan Lucas terjadi pada 2016 lalu. Bahkan semakin dipertanyakan, bukti rekaman yang menjerat Lucas sesungguhnya digunakan KPK untuk proses penyidikan Eddy Sindoro. Sementara sprindik terhadap perkara yang menimpa Lucas diterbitkan pada 1 Oktober 2018. 

“Kalau itu yang terjadi, penyadapan itu bersifat melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Kalau misalnya di sidang ini, pengadilan harus dibuktikan sadap sah atau tidak, sadap kapan? Sudah ada sprindik belum? Kalau tidak maka tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pidana,” tegas Muzakkir.

Muzakkir juga menegaskan pentingnya memastikan orisinalitas alat bukti, terutama alat bukti digital yang rentan direkayasa. Sebab, keorisinalitasan alat bukti itu memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan primer atau tidak. Kalau tidak ada jaminan derajat pembuktian bisa jatuh.

“Itu bisa jadi alat bukti sekunder, tersier, atau bahkan tidak bisa digunakan di persidangan. Alat bukti primer yang memiliki kekuatan primer orisinalitasnya harus tinggi,” ujarnya.

Keorisinalitasan alat bukti itu yang dijadikan dasar membangun keyakinan hakim. Jika bukti diragukan karena orisinalitas prosedur, hakim tidak boleh mendasarkan pada alat bukti itu. Sebab, alat bukti itu tidak memiliki kekuatan pembuktian.”Kalau ragu-ragu ya putusannya harus membebaskan terdakwa. Karena hakim bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Keterangan Muzakkir itu pun membuat posisi JPU KPK tak mampu membeberkan aspek legalitas alat bukti rekaman yang menjadi dasar kuat dalam menjerat Lucas. Hal itu kian dipertegas oleh saksi ahli sebelumnya, Prof Said Karim. 

Pada sidang lanjutan yang berlangsung pada Kamis, 14 Februari lalu,  Di hadapan majelis hakim, Ahli Hukum Pidana, Said menjelaskan, menghadirkan hasil rekaman sebagai alat bukti tak boleh cacat prosedural. “Maka proses penyadapan itu, sejak awal memang dilakukan dengan tujuan kepentingan penegakan hukum,” ujarnya. 

Said juga menegaskan,  alat bukti yang diajukan  dalam perkara pidana,  harus diperoleh dengan cara sah menurut hukum. “Karena pengetahuan hukum yang saya pahami putusan MK Nomor 20/14/2016 di situ dikatakan untuk mengajukan alat bukti rekaman, maka yang melakukan perekaman itu adalah penegakan hukum. Disamping sejak awal rekaman itu hadir untuk kepentingan penegakan hukum,” jelasnya. 

Selain itu peran ahli forensik digital juga mesti menjadi pertimbangan dalam menilai keabsahan barang bukti digital atau rekaman. Menurut Said, dari segi hukum acara pidana barang bukti digital tidak dapat dijadikan alat bukti sah, jika ahli forensik digital menilainya tak bisa dipertanggung jawabkan. “Maka jika terjadi keragu-raguan mengenai fakta persidangan tentang terbukti tidaknya terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka lebih bijaknya terdakwa dibebaskan,” ungkap Said. 

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa, Irwan Muin mengatakan, penuturan saksi ahli hukum pidana, kian mempertegas kekeliruan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menjerat Lucas. “Karena dijelaskan setiap alat bukti yang diajukan JPU harus diuji keabsahannya di persidangan. Sementara alat bukti rekaman yang diajukan oleh saksi ahli IT yang dihadirkan sebelumnya sangat meragukan hal tersebut,” tandasnya. 

Saksi ahli digital dan audio forensik, Ruby Alamsyah juga telah meruntuhkan semua keterangan ahli akustik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan barang bukti yang diajukan KPK di persidangan. Di hadapan majelis hakim, Ruby menjelaskan, di dunia internasional analisis suara yang disimpan dalam format digital lebih akurat dianalisis melalui forensik digital yang menaungi forensik audio dengan software-software digital yang telah teruji. 

Hal sebaliknya, justru dilakukan KPK. Jasa ahli akustik yang digunakan membuat kedudukan alat bukti rekaman itu melemah. Lantaran ilmu akustik tidak dikenal dalam ilmu forensik suara (audio). “Selama ini dalam proses penegakan hukum baik di Polri atau di Kejaksaan lebih baik menggunakan forensik audio atau forensik digital,” katanya.

Keaslian Percakapan Sangat Meragukan

Sebelumnya itu, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah mendengarkan rekaman suara yang diduga percakapan Eddy dan Lucas. Hanya saja alat bukti rekaman dibantah keduanya. “Rekaman  yang diputar tadi bukan suara saya. Saya tidak pernah berkomuniksi dengan Lucas selama di luar negeri,” bantah Eddy. 

Lucas pun juga dengan tegas membenarkan kesaksian Eddy. Rekaman percakapan yang oleh JPU terjadi pada pertengahan tahun lalu, kata Lucas, sarat manipulasi. “Saya dan Eddy tak pernah terlibat percakapan itu. Keaslian percakapan yang dijadikan sebagai alat bukti sangat meragukan,” katanya.

KPK sendiri telah menetapkan Lucas sebagai terdakwa. Lucas dinilai membantu Eddy kembali luar negeri. Padahal posisi Eddy telah menjadi tersangka dugaan suap panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution terkait pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group. Hingga kasus ini bergulir di pengadilan pernyataan saksi justru membuat posisi Lucas menjadi bias. Tak ada bukti kuat yang mempertegas Lucas terlibat dalam kasus tersebut.

Editor: Awang Darmawan

...
Sulselsatu

Surya Paloh Bakal Beri Penghargaan untuk Pria Pembuat Pesawat Asal Pinrang

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh direncanakan akan memberikan penghargaan ke pria pembuat pesawat asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penghargaan itu akan...
Sulselsatu

IndoXXI Tutup, Situs Streaming Film Gratis Masih Bermunculan

SULSELSATU.com, JAKARTA - Situs streaming film gratis, IndoXXI sudah tutup pada 1 Januari 2020. Namun, situs web streaming film di Indonesia seakan tak ada...
Sulselsatu

KPU Barru Buka Pendaftaran PPK, Catat Jadwal dan Syaratnya

SULSELSATU.com, BARRU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru akan membuka pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun...
Sulselsatu

Catat! Berikut Menu Diet Seminggu yang Ampuh

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Baik Diet OCD maupun Diet Mayo, Bagi Sahabat Sehat yang sedang berniat untuk diet, tak ada salahnya untuk mengadopsi gaya hidup...
Sulselsatuvideo

VIDEO: Hujan Salju di Arab Saudi

SULSELSATU.com - Pemandangan langka terjadi di Tabuk, Arab Saudi. Wilayah barat laut Arab Saudi tiba-tiba diguyur hujan salju. Padahal, wilayah itu terkenal dengan gurun pasirnya. Video...
Sulselsatu

Video Pelajar SMK Diduga Mesum Beredar di Parepare, Ini Kata Pihak Sekolah

SULSELSATU.com, PAREPARE - Sebuah video pelajar yang diduga mesum beredar dan viral di media sosial. Video berdurasi duabelas detik ini direkam dalam kelas, dimana...
Sulselsatu

Kades Je’netallassa Jeneponto Wacanakan Buka Penjaringan Calon Aparat Desa

SULSELSATU.com, JENEPONTO - Kepala Desa Je'netallassa, Kecamatan Rumbia, Basir Suaming mengaku akan membuka penjaringan untuk calon aparat di desanya. "Insyaallah bulan ini kita akan melakukan...
Sulselsatu

Pengesahan Kartu Ujian CPNS Barru Dilakukan Awal Februari

SULSELSATU.com, BARRU - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Barru kini harus bersiap untuk melakukan pengesahan kartu ujian setelah lulus administrasi. Pemkab Barru akan melakukan...
Sulselsatu

FOTO: Lampu Lalu Lintas Tertutup Spanduk

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Kondisi lampu lalu lintas tertutup spanduk reklame di Jalan Kakatua, Makassar, Sabtu (7/4/2018). Lampu lalu lintas ini tertutupi spanduk yang membentang di...

Baca Juga

Sulselsatu

Nama Kapolres Barru Dicatut untuk Peras Pengusaha

SULSELSATU.com, BARRU - Nama Kapolres Barru AKBP Welly Abdillah dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memeras pengusaha. "Beberapa hari yang lalu, waktu saya...
Sulselsatuvideo

VIDEO: Kwarcab Gelar Gelang Ajar Bagi Pembina, Ini Harapan Bupati Barru

SULSELSATU.com, BARRU - Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Barru menggelar Gelang Ajar bagi Pembina Pramuka Siaga, Penggalang dan Penegak di Baruga Singkeru Adae,...
Sulselsatuvideo

VIDEO: Warga Berjatuhan di China Diduga Terjangkit Virus Corona

SULSELSATU.com - Sejumlah warga di China berjatuhan di jalan karena diduga terjangkit virus corona. Video itu muncul seiring dengan kekhawatiran warga dengan merebaknya...
Sulselsatu

Utang BUMN Tambang Meroket 378 Persen Usai Beli Saham Freeport

SULSELSATU.com, JAKARTA - Pembelian saham (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh pemerintah beberapa waktu lalu ternyata membawa malapetaka bagi BUMN tambang. Pasalnya, utang holding...

TERKINI

Sulselsatu

Komisi D DPRD Sulsel Tinjau Lokasi Abrasi di Galesong

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi D Hengki Yasin, bersama rombongan...
Sulselsatuvideo

VIDEO: Tak Pakai Helm Saat Berkendara, Bocah di Bulukumba Dihukum Baca Hafalan Alquran

SULSELSATU.com - Seorang bocah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ditilang akibat...
Sulselsatu

Wagub Target Bendungan Pamukkulu Tuntas 40 Persen Akhir 2020

SULSELSATU.com, TAKALAR - Wakil Gubernur Sulawesi  Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman,...
Sulselsatuvideo

VIDEO: Cegah Virus Corona, Pria di China Ini Pakai Pembalut Sebagai Masker

SULSELSATU.com - Seorang pria di China menggunakan pembalut sebagai maskernya. Cara tak...
Sulselsatu

Pemprov Bakal Bangun Perpustakaan Lorong di Gowa

SULSELSATU.com, GOWA - Dinas Perpustakaan dan Arsip (DPK) Pemerintah Provinsi Sulawesi...
Sulselsatu

136 Peserta CPNS Pemprov Absen Hari Pertama Tes SKD

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Hari pertama pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)...
Sulselsatuvideo

VIDEO: Saat Teuku Wisnu Dikira Pedagang Es Doger

SULSELSATU.com - Teuku Wisnu mendapatkan pengalaman unik saat ia sedang berada di Bandung. Ia pun membagikan pengalamannya tersebut di akun Instagram miliknya. Saat itu, ia...