Laporan Harta Kekayaan Capres Cawapres ke KPK Tidak Rinci

10
Febri Diansyah
Juru bicara KPK, Febri Diansyah. (INT)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap pelaporan harta kekayaan para capres cawapres belum rinci.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke KPK, hargta Prabowo Subianto hanya Rp1,95 triliun. Laporan ini didominasi surat berharga yang mencapai Rp1,7 triliun.

Capres petahana hanya memiliki harga Rp50 miliar. Harta berupa tanah dan bangunan menjadi aset terbesar Jokowi, dengan nilai Rp43,8 miliar.

Adapun cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin memiliki harta sekitar Rp11,6 miliar. Seperti halnya Jokowi, tanah dan bangunan menjadi aset terbesar Ma’ruf dengan nilai Rp6,9 miliar.

Sedangkan Sandiaga Uno memiliki total harta Rp5,09 Triliun. Harta terbanyak Sandiaga dominan berasal dari surat berharga. Pendiri Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) ini mengaku memiliki surat berharga senilai Rp4.707.615.685.758 atau Rp4,7 triliun.

Kendari begitu, dalam LHKPN yang diumumkan oleh KPK melalui acch.kpk.go.id tak disebutkan nama perusahaan maupun saham perusahaan yang dimiliki masing-masing calon.

Dalam LHKPN yang dipublikasikan oleh KPK, hanya disebut surat berharga. Begitupun dengan aset tanah dan bangunan tidak dilaporkan secara rinci alamat tanah dan bangunan itu oleh masing-masing capres dan cawapres.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, setiap calon penyelenggara negara seharusnya melapor secara rinci mengenai harta yang dimiliki, termasuk surat berharga seperti saham, obligasi dan lainnya. Termasuk, alasan hukum dan bukti kepemilikan yang mendukung kepemilikan aset tersebut.

“Iya itu (seharusnya) dilaporkan. Apakah memiliki saham atau obligasi atau aset surat lain, perusahaan mana dan didukung dengan bukti kepemilikan. Ini logikanya sama dengan aset tanah dan bangunan didukung dengan bukti pelaporan kekayaan,” kata Febri, seperti dilansir VIVA, Jumat (22/2/2019).

Febri menjelaskan, berdasarkan aturan, pengumuman harta kekayaan ini menjadi kewajiban tiap penyelenggara negara. KPK hanya mengumumkan ikhtisar dari kekayaan yang dilaporkan.

“Sejauh ini, pelaporan sampai pada pengumuman masih berkisar total hartanya, kemudian unsur-unsur kekayaannya apa saja. Apakah akan diumumkan lebih rinci? Misalnya rumahnya ada berapa, lokasi di mana saja, apakah mungkin? Tentu, kita perlu mempelajarinya lebih dulu,” tambah Febri.

Editor: Hendra Wijaya

 

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

NasDem Yakin Masuk Tiga Besar, 100 Kursi di DPR

SULSELSATU.com, JAKARTA - Partai NasDem kian optimistis menatap Pemilu...

Amar Ungkap Efek Prabowo-Sandi Untungkan Caleg Gerindra di Makassar

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota...

Polres Jeneponto Gelar Apel PAM dan Simulasi Jelang Pemilu 2019

SULSELSATU.com,JENEPONTO - Polres Jeneponto menggelar apel pengamanan Pemilu 2019...

Baca Juga