Kasus Penyerobotan Lahan Adat di Kajang, Kepada Siapa Pemerintah dan Polisi Berpihak? 

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kasus penyerobotan tanah milik dan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang oleh PT. Lonsum (London Sumatra) terus berpolemik di Kabupaten Bulukumba. 

Dengan dalih lahan hak guna usaha (HGU) yang ditanami karet, PT. Lonsum dengan sengaja memobilisasi karyawannya hingga saling berbenturan dengan masyarakat Adat Ammatoa Kajang yang tengah berjuang merebut tanah ulayat, pada Sabtu, 2 Maret 2019 lalu.

Koordinator Bidang Hak atas Lingkungan Hidup LBH Makassar, Edy Kurniawan pun menilai upaya saling membenturkan tersebut telah menciderai upaya mediasi yang dibangun selama ini. 

“Peristiwa ini adalah bentuk pelanggaran atas kesepakatan dalam proses mediasi selama ini hingga berujung pada intimidasi, kekerasan dan penggusuran paksa terhadap ratusan MHA Ammatoa Kajang,” ujar, Edy Kurniawan, Selasa (5/3/2019).

Kondisi tersebut sekaligus menjadi sorotan yang tak terelakkan kepada pemerintah daerah dan Kapolres Bulukumba. Bagaimana tidak, kedua pihak dianggap jelas melakukan pembiaran. 

Dasarnya adalah, pemda dan kepolisian setempat tidak menggunakan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku intimidasi dan kekerasan. 

Ironisnya, yang terjadi justru sebaliknya. sejak November 2018 lalu, Polres Bulukumba malah melakukan kriminalisasi terhadap 15 orang  MHA Ammatoa Kajang. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penyerobotan lahan HGU PT. Lonsum. 

Padahal, kata Edi, 15 orang MHA Ammatoa Kajang tersebut hanya berjuang mempertahankan tanah milik & tanah ulayat (rembang luara) yang diserobot oleh PT. Lonsum. 

“Berdasarkan Perda Bulukumba No. 9/2015 tentang Pengukuhan, Penguatan, dan Perlidungan MHA Ammatoa Kajang, HGU PT. Lonsum menyerobot tanah ulayat Ammatoa Kajang atau yang disebut rembang luara seluas 2.555,30 ha,” terang Edi.

Tidak berhenti di situ, PT. Lonsum juga telah melakukan budidaya dan pengolahan hasil tanaman karet pada empat HGU, masing–masing terletak di Kecamatan Ujungloe, Bulukumpa, Kajang, dan Herlang. 

“Namun faktanya, PT. Lonsum hanya memiliki IUP di Kecamatan Kajang, sedangkan di tiga kecamatan lainnya tidak memiliki IUP,” ujar Edi.

Padahal telah diterangkan dalam Pasal 47 Ayat 1 UU No. 39/2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa setiap orang/perusahaan yang melakukan usaha budidaya dan pengolahan tanaman perkebunan wajib mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP). 

Bahkan, telah diatur dalam Pasal 105 dalam UU Perkebunan, pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan yang tidak memiliki IUP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. 

“Dengan demikian, PT. Londsum secara jelas dan nyata telah melakukan tindak pidana Perkebunan,” terang Edi.

Sementara itu, Direktur Walhi Sulsel, Al Amin menduga, PT. Lonsum hanya memiliki izin lingkungan di Pabrik Ujungloe, sedangkan kegiatan budidaya di tiga kecamatan lainnya tidak memiliki izin lingkungan dan beberapa izin prinsip lainnya. 

Dengan tidak adanya kelengkapan perizinan, aktivitas PT. Lonsum telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan. 

“Aktivitas Lonsum pada area perbukitan telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, menyebabkan gangguan pada 30 titik air yang merupakan sumber air kegiatan Pamsimas,” kata Amin.

Padahal, kata Al Amin, telah terang benderang diatur  dalam Pasal 109 UU 32/2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, kata Amin pada pokoknya menyatakan “Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00”. 

“Dengan demikian, PT. Lonsum telah melakukan kejahatan lingkungan hidup,” tegas Amin.

Dengan rentetan fakta di atas, mengapa Pemerintah dan penegak hukum setempat hanya berdiam diri? Kepada siapa mereka berpihak? 

Penulis: Hermawan Mappiwali 
Editor: Hendra Wijaya