Ini Data Perceraian PNS Pemprov Sulsel Tiga Tahun Terakhir

43
Kepala Inspektorat Sulsel Lutfie Natsir. (Dok.Sulselsatu.com)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Inspektorat Sulsel merilis data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulsel.

Pada 2019, dari puluhan yang mengajukan cerai hanya satu orang yang disetujui. Sedangkan 2018 ada 12 orang, dan 2017 sebanyak 8 orang.

Kepala Inspektorat Sulsel, Lutfie Natsir mengatakan, pegawai yang dimaksud ini, telah melalui proses panjang.

“Banyak prosesnya, ada mediasi ke pasangan, dan ajakan rujukan. Namun proses itu memutuskan agar pasangan ASN ini harus pisah,” kata Luthfie.

Berbagai macam pertimbangan yang membuat pasangan ASN direkomandasikan pisah dari pasangannya, salah satunya karena kekerasan dalam rumah tangga.

Lutfie mengatakan bahwa usulan perceraian ini atas usulan ASN itu sendiri. Adapun prosesnya mengadu ke BKD, setelah itu BKD akan merekomendasikan ke Inspektorat untuk memediasi ASN yang memohon perceraian untuk pasangannya.

Hasil mediasi pemeriksa Inspektorat akan dikembalikan ke BKD untuk di teruskan ke Gubernur Sulsel sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Pegawai yang mau cerai itu harus ada izin PPK untuk syarat administrasi di Pengadilan Agama,” lanhut Luthfie.

Tak hanya itu, pengajuan ingin bercerai bagi ASN tidak langsung diterima oleh Inspektorat, apalagi ASN itu telah memiliki anak dari pasangannya. ASN juga harus menjaga kode etik sebagai abdi negara.

Meskipun pasangan hidup adalah urusan pribadi ASN itu sendiri, namun besar pengaruhnya bagi kinerja ASN itu sendiri.

“Bertengkar dengan pasangan juga memicu kinerja, olehnya kita harap semua bisa harmonis membangun bahtera rumah tangga,” kata dia.

Tak hanya pertengkaran, kasus poligami atau menduakan istri bagi ASN laki-laki juga tidak dibenarkan oleh negara. Poligami itu melanggar aturan, sanksinya bisa pemecatan dan itu diatur dalam PP 53 tentang Disiplin Kepegawaian.

Penulis: Jahir Majid
Editor: Hendra Wijaya

 

 

Rekomendasi Berita

Baca Juga