Agum Gumelar Sebut SBY Ikut Teken Surat Pemecatan Prabowo

42
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Prabowo Subianto. (INT)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar menyebut Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, ikut meneken surat rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus.

Agum juga mempertanyakan sikap SBY yang kekinian mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.

Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi yang direkam dan diunggah oleh Ulin Ni’am Yusron di akun Facebooknya, Senin (11/3/2019).

Agum dan SBY adalah mantan jenderal TNI yang pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP). DKP dibentuk pada 1998 oleh Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto untuk mengusut kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis yang menyeret Prabowo selaku Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus kala itu.

Agum Gumelar Sebut SBY Ikut Teken Surat Pemecatan Prabowo
Agum Gumelar. (Int)

Dalam rekaman diskusi tersebut Agum mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Pasalnya, kata Agum, SBY termasuk salah satu dari tujuh anggota DKP yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo.

“Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang,” kata Agum dalam sebuah diskusi yang diunggah Ulin Yusron seperti dikutip CNNIndonesia.

Selain SBY dan Agum, DKP juga beranggotakan jenderal lain seperti Letjen Djamari Chaniago, Letjen Fachrul Razi, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Arie J Kumaat, serta Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo sebagai Ketua DKP.

Agum mengatakan sebelum keluar rekomendasi pemberhentian Prabowo, DKP telah melakukan kerja penyelidikan selama satu bulan.

“Dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta, bukti, bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat,” kata Agum.

Agum menuturkan rekomendasi itu ditandatangani oleh semua anggota DKP. Hal tersebut ditegaskan Agum sebagai fakta yang tak bisa dihapus.

“Siapa yang bisa menghapus ini? Sampai sekarang Amerika, Inggris, Australia, no for Prabowo. Tidak bisa masuk ke Amerika, tidak bisa masuk ke Inggris. Ini fakta bukan black campaign. Kalau black campaign itu tidak didukung oleh data,” kata Agum.

“Jadi saya ingin kenapa kok jadi lupa semua?” ujarnya menambahkan.

Agum berkata bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarahnya. Hal itu juga berlaku bagi satu kesatuan, yakni Kopassus. Kata dia, satuan yang besar adalah yang anggotanya mengerti sejarah Kopassus.

Dia melanjutkan dalam sejarah Kopassus telah memiliki 31 komandan jenderal. Dari jumlah itu hanya satu orang saja yang diberhentikan dari dinas militer.

“Ini terlupa. Jadi kalau buat saya aneh bin ajaib kalau dia jadi presiden, kalau buat saya ya. Tidak tahu kalau buat Anda-anda,” kata Agum.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak, menyatakan tidak pernah ada satu bukti atau pengadilan mana pun yang menyatakan Prabowo berkaitan dengan kasus HAM masa lalu.

“Tidak pernah, tidak pernah ada pengadilan mana pun yang menyatakan (Prabowo langgar HAM), itu kan isu yang memang selalu diangkat setiap lima tahun, tapi tidak pernah ada bukti,” ujarnya.

Editor: Hendra Wijaya

 

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

NasDem Yakin Masuk Tiga Besar, 100 Kursi di DPR

SULSELSATU.com, JAKARTA - Partai NasDem kian optimistis menatap Pemilu...

Amar Ungkap Efek Prabowo-Sandi Untungkan Caleg Gerindra di Makassar

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota...

Polres Jeneponto Gelar Apel PAM dan Simulasi Jelang Pemilu 2019

SULSELSATU.com,JENEPONTO - Polres Jeneponto menggelar apel pengamanan Pemilu 2019...

Baca Juga