Bertemu Aliyah, Kades Bontomangape Keluhkan Pencabutan Insentif PPKBD

79

SULSELSATU.com, TAKALAR – Karunia Ramli, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Bontomangape, mengeluhkan pencabutan honor atau insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) kepada Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham.

Hal itu disampaikan Karunia Ramli saat memberikan sambutan pada sosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui KIE yang digelar oleh Komisi IX DPR RI, bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

“Saya harapkan kedatangan Ibu Aliyah di sini bisa membawa angin segar untuk masa depan warga Bontomangape yang lebih baik. Ibu Aliyah, yang mau saya sampaikan soal pencabutan Insentif petugas PPKBD, kasian juga mereka mau bekerja membantu Pemerintah dalam mensukseskan Program KB tapi tidak ada yang pemerintah berikan kepada mereka, mungkin bisa dibantu diperjuangkan,” ucap Karunia Ramli, Selasa (26/3/2019).

Menanggapi hal itu, Aliyah Mustika Ilham yang bermitra dengan BKKBN mengatakan akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya diteruskan ke BKKBN dan Komisi IX DPR RI.

“Baik, saya akan sampaikan hal ini ke pemerintah kabupaten Takalar dan BKKBN untuk selanjutnya kami akan bahas di Komisi IX,” ujar Aliyah.

Selain itu, istri Ilham Arief Sirajuddin (IAS) ini juga mengajak ratusan warga yang hadir pada sosialisasi tersebut untuk memahami makna dari KB untuk selanjutnya diterakpan dalam keluarga.

“KB itu tidak seperti yang kebanyakan warga kira, melarang kita melahirkan anak lebih dari dua orang. Tapi dalam program KB kita diajarkan bagaimana merencanakan masa depan keluarga. Mulai dari awal menikah, perencanaan kehamilan sampai melahirkan dan membimbing anak sampai menjadi generasi yang berkualitas,” kata mantan Ketua PKK Kota Makassar 2004-2014 ini.

Program KB, lanjutnya, tidak melarang warga yang ingin melahirkan anak lebih dari dua orang.

“Kita tidak dilarang melahirkan anak lebih dari dua anak, selama kita mampu mempertanggungjawabkan masa depan anak-anak kita. Terserah mau punya anak tiga atau empat, yang penting kita bisa pastikan kalau kita dapat mengawal mereka dalam mempersiapkan masa depan yang baik,” tuturnya.

Penulis: Asrul
Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

Duo Amran Komit Dukung Pendidikan Berkualitas Bagi Putra-Putri Wajo

SULSELSATU.com, WAJO - Bupati Wajo diwakili Wakil Bupati Wajo...

Indah Hadiri Deklarasi Genpi Lutra dan Launching Pasar Digital

SULSELSATU.com, LUTRA - Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani...

Tim Bentukan Pemkot Parepare Susun Amdal Pembangunan RS Hasri Ainun

SULSELSATU.com, PAREPARE - Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan gedung...

Baca Juga