Opini: Tanggung Jawab RS Bila Tenaga Kesehatan Melakukan Malpraktek

Oleh: Dedi Wotu, S. Kep, MH. Kes *

Rumah Sakit (RS) merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Hal ini Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 44 tahun 2009 tentang RS. Namun bagaimana bila terjadi malpraktik dalam memberikan pelayanan kesehatan?

Aktivitas RS dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terorganisir serta penyediaan berbagai sarana medis dan non medis yang permanen, menyelenggarakan pelayanan medis dan keperawatan secara berkesinambungan, termasuk pelayanan diagnosis dan pengobatan pasien.

RS sendiri dibagi berdasarkan pengelolaannya, dibagi menjadi RS publik dan RS privat. RS publik dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten) ataupun yang dikelola oleh Badan hukum yang bersifat nirlaba, sehingga RS publik dapat disebut sebagai RS non-komersial.

Sedangakan RS pemerintah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Daerah. RS yang dikelola oleh pemerintah tidak dapat dialihkan menjadi RS Privat karena sudah diatur pada pasal Pasal 20 UU Rumah Sakit.

Sementara RS Privat (swasta) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Persero (Pasal 21 UU Rumah Sakit), sehingga RS privat dapat sebagai RS yang komersial.

Tanggung jawab tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan pada Pasal 1 angka 6 UU No. 36 tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) PP No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 21 UU Kesehatan, tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain: tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Ini Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU Rumah Sakit.

Di RS terdapat tenaga tetap, yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis (dokter dan dokter gigi). Tenaga penunjang medis seperti tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, dan tenaga manajemen rumah sakit. Sedangkan Untuk tenaga nonkesehatan, yaitu: tenaga administrasi; tenaga kebersihan; dan tenaga keamanan.

Tanggungjawab RS Bagi Tenaga Kesehatan Melakukan Tidakan Kelalaian

Tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dapat diartikan juga melakukan Malpraktek. Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dapat berupa Malpraktek medik dan malpraktek di bidang medik.

Malpraktek di bidang medik, yaitu malpraktek yang dilakukan tenaga kesehatan ketika ia menjalankan profesinya di bidang medik. Dalam hal ini, dapat berupa perbuatan yang disengaja (intentional) seperti pada misconduct tertentu, tindakan kelalaian (negligence), ataupun suatu kekurang mahiran/ketidak kompetenan yang tidak beralasan (unrea-sonable lack of skill), yang mengakibatkan luka, atau menderita kerugian pada pihak yang ditangani.
 
Menurut teori tindakan malpraktek medis terdiri dari tiga. Pertama, Intensional Profesional Misconduct, yaitu dinyatakan bersalah/ buruk berpraktik jika tenaga kesehatan dalam berpraktik melakukan pelanggaran terhadap standar-standard dan dilakukan dengan sengaja. Dokter berpraktik dengan tidak mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsur kealpaan/kelalaian.

Kedua, Negligence atau tidak sengaja/kelalaian, yaitu seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya tindakan karena kelalaiannya (culpa) yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang dokter lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Kategori Malpraktek ini dapat dituntut, atau dapat dihukum, jika terbukti di depan sidang pengadilan. Ketiga, Lack of Skill, yaitu dokter melakukan tindakan medis tetapi diluar kompentesinya atau kurang kompetensinya.

Jika ditinjau dari perspektif hukum maka Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dapat merupakan criminal malpractice, civil malpractice, dan administrative malpractice. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan criminal malpractice, karena tindakan Malpraktek tersebut memenuhi rumusan delik (tindak pidana).

Syarat-syarat criminal malpractice adalah perbuatan tersebut (baik positive act atau pun negative act) harus merupakan perbuatan tercela (actus reus), dan dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea), yaitu berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (reck lessness) atau kealpaan (negligence).
 
Criminal malpractice medic dalam bentuk kesengajaan (intensional), diatur dalam KUHP, dapat berupa tindak pidana penipuan (Pasal 382 KUHP), tindak pidana pembunuhan yang berupa euthanasia (Pasal 344 KUHP), aborsi (Pasal 348; Pasal 349 KUHP), membuat tidak jelas asal usul anak (Pasal 277 KUHP), membuka rahasia jabatan (Pasal 322 KUHP), penghinaan dan penistaan (Pasal 310 – 321 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 267, 268 KUHP).

Criminal malpractice medic dalam bentuk kealpaan, kecerobohan, berupa: kelalaian yang menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), kelalaian yang menyebabkan luka berat (Pasal 360 KUHP), kelalaian waktu menjalankan jabatan (Pasal 361 KUHP). Contohnya, dari criminal malpractice yang sifatnya sengaja (intensinal) antara lain: melakukan aborsi; melakukan euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, dan tidak melakukan pertolongan terhadap seseorang yang sedang dalam keadaan emergensi meskipun tahu bahwa tidak ada dokter lain yang akan menolongnya.

Dari penjelasan tersebut, malpraktek yang dilakukan tenaga kesehatan terdiri malpraktek dalam bidang medis dan malpraktek medis. Pembagian jenis-jenis malprakti yang di lakukan oleh tenaga kesehatan ini, akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas Malpraktek tersebut. Letak perbedaan antara Malpraktek di bidang medik dengan Malpraktek medik terdapat unsur kejahatan atau perbuatan yang tidak senonoh (misconduct) pada Malpraktek di bidang medik. Dalam Malpraktek medik lebih ke arah adanya kegagalan (failure) dalam memberikan pelayanan medik terhadap pasien. Dengan demikian pengertian Malpraktek di bidang medik pengertiannya lebih luas daripada malpraktek medic.

Implikasi bagi RS dengan Tenaga Kesehatan

Undang-undang RS dibuat untuk lebih memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maupun memberikan perlindungan bagi masyarakat dan perlindungan bagi sumber daya di rumah sakit. Dalam UU RS telah menentukan bahwa RS akan bertanggungjawab secara hukum, jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pasien.

Namun demikian, ketentuan itu dapat menimbulkan banyak implikasi praktis atau implikasi aplikasinya, sehubungan dengan ketentuan Pasal 46 UU RS tersebut. Adanya ketentuan RS bertanggungjawab atas kerugian seseorang sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan, hal ini sebagai permintaan agar RS bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh petugas profesi bawahannya baik sebagai status tetap maupun tidak tetap, kecuali bagi mereka yang menjalankan tugas profesinya.

Selain itu, ketentuan tentang tanggung jawab RS ini dimaksudkan agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita, dan sebagai kontrol agar RS melakukan penghati-hatian. Dengan adanya ketentuan RS bertanggungjawab terhadap kelalaian tenaga kesehatan ini, merupakan genderang pembuka bahwa RS terbuka bagi masyarakat untuk digugat jika masyarakat merasa dirugikan karena tindakan kelalaian tenaga kesehatan.

Tak hanya itu, RS juga dapat dijadikan sebagai subjek hukum, karena badan hukum juga berperan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Karena RS sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam RS secara umum dibebankan kepada atau direktur RS yang bersangkutan.

Pada hakekatnya, RS sebagai salah satu sarana dan fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat.

Maka itu RS dapat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang dipakai sebagai acuan untuk menjerat tenaga kesehatan, apabila seorang tenaga melaksanakan kewajibannya atau melakukan kejahatan malpraktek. Selain itu, juga adanya upaya untuk mempertanggungjawabkan dan menegakkan hukum tindak pidana malpraktek yang dilakukan RS melalui upaya non penal (hukum pidana).

Dalam upaya yang harus dilakukan oleh RS dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna dan menjadi bahan tidak berlalut-larut, maka diperlukan pihak RS melakukan tindakan mediasi medis untuk menciptakan win win solution. Jika mekanisme mediasi tak bisa menyelesaikan, baru sanksi pidana yang menyelesaikan sebagai ultimum remedium atau melakukan upaya terakhir. #

* Penulis adalah alumni Pascasarjana Hukum Kesehatan Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar

...

POPULER

Sulselsatuvideo

VIDEO: Video Pelajar Diduga Mesum Beredar, Ini Klarifikasi Pihak Sekolah

SULSELSATU.com, PAREPARE - Video pelajar SMK yang diduga mesum di Kota Parepare beredar dan sempat viral. Video berdurasi duabelas detik ini direkam dalam kelas, di...
Sulselsatu

3 Cara Ampuh Keluarkan Lendir Saat Bayi Batuk Pilek

SULSELSATU.com - Kondisi Si Kecil yang baru lahir memang membuatnya rentan terhadap berbagai penyakit. Terlebih jika cuaca di luar sedang tak menentu. Akibatnya, bukan hanya...
Sulselsatuvideo

VIDEO: Pasangan Ini Kedapatan Berhubungan Intim di Pesawat

SULSELSATU.com - Pria dan wanita terpergok sedang melakukan hubungan intim di pesawat. Momen itu terjadi dalam penerbangan menuju Meksiko. Tanpa memedulikan keberadaan penumpang lain. Video Editor: Andi...
Sulselsatu

Catat! Berikut Menu Diet Seminggu yang Ampuh

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Baik Diet OCD maupun Diet Mayo, Bagi Sahabat Sehat yang sedang berniat untuk diet, tak ada salahnya untuk mengadopsi gaya hidup...
Sulselsatu

Sekda Makassar Tertibkan Randis Pejabat

SULSELSATU.com , MAKASSAR - Sekretaris Daerah Kota Makassar Muh. Ansar menertibkan pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang memiliki Kendaraan Dinas (Randis) lebih dari...
Sulselsatu

Mahasiswa Unhas Gugat UU Capil dan Kependudukan di MK

SULSELSATU.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan uji materi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang...
Sulselsatu

Ubah Lokasi Kumuh Menjadi Layak Huni, Iqbal Suhaeb Harap Warga Sadar Lingkungan

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb meresmikan lokasi percontohan  RISE yang diadakan oleh Monash University dan ADB (Asian Development Bank) di...
Sulselsatu

Video Pelajar SMK Diduga Mesum Beredar di Parepare, Ini Kata Pihak Sekolah

SULSELSATU.com, PAREPARE - Sebuah video pelajar yang diduga mesum beredar dan viral di media sosial. Video berdurasi duabelas detik ini direkam dalam kelas, dimana...
Sulselsatu

FOTO: Sampah Botol Air Minum Demonstran Rezeki bagi Pemulung

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Seorang nenek mengumpulkan botol air minum bekas demonstran yang berserakan di depan Kantor Panwaslu, Makassar, Senin (7/4/2018). Sampah botol air minum tersebut...

Baca Juga

Sulselsatu

Ratusan Atlet Panjat Tebing Berebut Tiket PON 2020 di Pra PON Pinrang

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pra PON XX kali ini digelar di Pinrang pada 15 sampai 20 November 2019. Sebanyak 147 atlet siap menunjukkan kemampuan terbaiknya...
Sulselsatu

NA Pimpin FGD Program Prioritas Tiga Daerah di Luwu Raya

SULSELSATU.com, PALOPO - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memimpin Fokus Grup Disscusi (FGD) program prioritas untuk tiga daerah se Luwu Raya di Kantor Perwakilan Pemprov,...
Sulselsatu

Gaji Tenaga Honorer Pemkab Gowa Naik Tahun Depan

SULSELSATU.com, GOWA - Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan berencana menaikkan gaji tenaga kontrak di lingkup Pemkab Gowa. Kenaikan gaji ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja...
Sulselsatu

Kata Mahfud MD Soal Tiga Pimpinan Gugat UU KPK ke MK

SULSELSATU.com, JAKARTA - Tiga pimpinan KPK mengajukan judical review terhadap UU KPK yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga pimpinan KPK tersebut masing-masing Agus Raharjo,...

TERKINI

Sulselsatu

Jokowi Tunjuk 7 Milenial Jadi Stafsus, Ada Putri Chaerul Tanjung

SULSELSATU.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menunjuk 7 milenial sebagai staf...
Sulselsatu

Iqbal Ingin Bangun IPA PDAM di Semua Wilayah Krisis Air

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menargetkan...
Sulselsatu

Bulog Usul Harga Beras Naik Jadi Rp10.742 per Kg

SULSELSATU.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengusulkan agar...
Sulselsatu

Menpan RB Bolehkan PNS Kerja dari Rumah

SULSELSATU.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)...
Sulselsatu

Jumras Minta Maaf ke Nurdin Abdullah di Polrestabes

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Mantan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras akhirnya...
Sulselsatu

PAW, Arsal Arifin Kembali Jabat Komisioner KPU Sinjai

SULSELSATU.com, SINJAI - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai,...
Sulselsatuvideo

VIDEO: Ketua Harian Golkar Pangkep Siap Bertarung di Pilbup

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Ketua Harian Golkar Pangkep, Andi Ilham Zainuddin (AIZ) menyatakan kesiapannya untuk maju menjadi calon Bupati Pangkep. Sebagai bukti keseriusannya, mantan Ketua DPRD...