Taufan Hadiri Launching MoU Bapenda-BPN se-Sulsel

11

SULSELSATU.com, PAREPARE – Wali Kota Parepare, HM Taufan menghadiri acara launching MoU Bapenda-BPN se Provinsi Sulawesi Selatan, yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, di Hotel Four Point Makassar.

Acara dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abbdullah, Pimpinan KPK Basaria Panjaitan, Forkompinda se-Sulawesi Selatan dan Direktur BPD Sulselbar.

Pada kesempatan itu, Taufan Pawe memgatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan melalui Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi.

Adapun program Pemberantasan Korupsi dilaksanakan terhadap sembilan sektor. Utamanya dalam sektor Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

“KPK mendorong seluruh Kepala Daerah di Sulawesi Selatan untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional,” katanya.  

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Workshop Implementasi host to host PBB/BPHTB Bapenda-BPN se Provinsi Sulawesi Selatan dengan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/ BPN.  

Dalam melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi pada Pemerintah Daerah, KPK menggandeng instansi penegak hukum lain yaitu Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersama-sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. 

Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, meyakini pengawasan langsung penggunaan anggaran dengan aplikasi online dapat menghindari tindak korupsi.

“Kita minimalisir kebocoran anggaran-anggaran kita melalui e-catalog dan e-planning,” sebut Nurdin.

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah meluncurkan aplikasi online sebagai alat perekaman pajak daerah yang akan dipasang pada Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir.

Melalui aplikasi online tersebut, Nurdin berharap pajak daerah dan aktivitas tender di Pemprov Sulsel dapat dipantau secara real time.

Hal tersebut, membuat Nurdin yakin aplikasi online dapat digunakan sebagai alat rekam untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjahitan mengatakan potensi hilangnya pendapatan asli daerah disebabkan kurangnya pengawasan langsung pemerintah daerah.

Meski begitu, Basaria mengaku pengguna aplikasi online bisa mempermudah KPK untuk mengawasi pendapatan daerah tiap harinya. 

Penulis: Andi Fardi
Editor: Hendra Wijaya

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

Duo Amran Komit Dukung Pendidikan Berkualitas Bagi Putra-Putri Wajo

SULSELSATU.com, WAJO - Bupati Wajo diwakili Wakil Bupati Wajo...

Indah Hadiri Deklarasi Genpi Lutra dan Launching Pasar Digital

SULSELSATU.com, LUTRA - Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani...

Tim Bentukan Pemkot Parepare Susun Amdal Pembangunan RS Hasri Ainun

SULSELSATU.com, PAREPARE - Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan gedung...

Baca Juga