Dituduh Lemah, DPD RI Malah Diminati

31

*Iqbal Parewangi: Ada 4 Dimensi Penguatan DPD RI

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Para calon maupun anggota parlemen sangat penting memahami dengan baik dan benar tugas, fungsi dan kewenangan lembaga legislatif. Yaitu legislasi, budgeting atau penganggaran, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang.

Itu berlaku untuk semua, baik DPRD kabupaten/kota dan provinsi, DPR Pusat, maupun DPD RI atau Senator.

“Berisiko kalau pemahaman itu lemah apalagi keliru,” kata Anggota DPD RI asal Sulsel, AM Iqbal Parewangi, salah satu intelektual parlemen Indonesia yang selama ini dikenal berkinerja dengan bersih dan istiqamah.

“Gagal paham itu bukan saja berpotensi lahirkan badut parlemen. Misalnya, tidak mampu membedakan kewenangan legislatif dan eksekutif. Yang lebih berbahaya lagi, dapat mengakibatkan penyalah-gunaan kewenangan. Seperti korupsi, itu karena kewenangan disalah-gunakan. Wakil rakyat jadi makelar proyek, misalnya, itu kan sangat memalukan dan berbahaya,” lanjut Iqbal yang selama tiga tahun lebih mengemban amanah sebagai Ketua Badan Kerjasama Parlemen – Hubungan Internasional DPD RI, sekaligus Wakil Ketua Tim Kajian Strategis DPD RI.

4 Dimensi Penguatan DPD RI
Ditanya tentang strategis penguatan DPD RI kini dan ke depan, Iqbal menjelaskan secara rinci, runtut dan sistematis. Yaitu tentang apa yang disebutnya 4 dimensi penguatan DPD RI.

Pertama, penguatan konstitusional. Iqbal tidak pungkiri bahwa saat ini kewenangan konstitusional DPD RI masih terbatas. Tapi itu tidak membatasi Iqbal berkinerja. “Kewenangan konstitusional boleh terbatas, tapi peran jangan terbatasi,” tegas Senator yang oleh Prof Dr Syafi’i Ma’arif disebut sebagai “petarung yang punya intelektual”.

Terbatasnya kewenangan DPD RI selama ini, urai Iqbal, tidak terlepas dari masih kurang ikhlasnya saudara tua DPD RI, yaitu DPR Pusat, untuk membagi kewenangan yang sesungguhnya sudah diamanahkan oleh konstitusi.

“Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah jelas. Bahwa tripartit antara Pemerintah, DPR Pusat dan DPD RI itu setara. Cuma kakak tua belum ikhlas melaksanakan putusan itu. Konstitusinya sudah, ikhlasnya yang belum,” kata Iqbal sambil senyum.

Kedua, penguatan institusional. Untuk penguatan DPD RI pada dimensi ini, Iqbal bersama tim khusus DPD RI sudah melakukan serangkaian roadshow strategis. Khususnya kepada sejumlah Ketua Umum Partai Politik di Indonesia. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Dr Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua MPR RI Dr Zulkifil Hasan (Zulhas).

“Remote DPR Pusat ada di tangan beberapa ketua umum parpol. Makanya kami roadshow khusus kepada mereka untuk membicarakan realisasi putusan MK terkait penguatan peran dan kewenangan DPD RI. Pak SBY welcome, Pak Zulhas juga no problem. Memang ada ketua partai yang masih alot. Tapi tidak lama lagi, insya Allah, penguatan itu akan semakin optimal,” jelas Iqbal optimis.

Peraturan Daerah (Perda), Iqbal mencontohkan, mulai 2019 masuk dalam ranah kewenangan tripartit antara Pemerintah Daerah (Pemda), DPRD, dan DPD RI.

“Kebijakan tripartit itu bukan saja
menguatkan DPD RI, tapi yang terutama adalah untuk membantu kepentingan daerah di pusat sesuai kewenangan sebagai lembaga perwakilan daerah,” kata Iqbal.

Ketiga, penguatan personal. Menurut Senator berlatar santri dan sains itu, penguatan DPD RI sangat ditentukan oleh para Senator di dalamnya.

“Kewenangan konstitusional DPR Pusat sangat luas. Kekuatan institusionalnya juga sangat kuat. Tapi apa semua person yang ada di dalamnya berkinerja apalagi bersih? Secara konstitusi dan institusi, DPD RI masih terbatas. Intinya, penguatan DPD RI masih sangat membutuhkan Senator yang istiqamah berkinerja dengan bersih,” tegas Iqbal.

Sunnatullahnya, lanjut Iqbal, setiap penguatan mensyaratkan ikhtiar sungguh-sungguh. Harus berkinerja dan bersih.

“Tidak bisa berkinerja kalau tidak tahu tupoksi. Dan tidak mungkin punya wibawa apalagi marwah kalau tidak bersih. Korupsi itu kotor, membuat pelakunya kehilangan nyali dan kemerdekaan diri. Kena remote terus. Disetir terus. Kalau sudah begitu, bagaimana mau menguatkan lembaga negara DPD RI yang mestinya diisi orang-orang independen? Dimensi personal penting sekali,” jelas Iqbal.

Keempat, penguatan internasional. Tidak mudah bagi DPD RI untuk mendapatkan pengakuan internasional, apalagi kendala dari dalam negeri juga masih alot. Iqbal mencontohkan beberapa kendala yang dialaminya selama memimpin Badan Kerjasama Parlemen – Hubungan Internasional DPD RI.

“Penggunaan istilah Senator saja alot, seperti juga bikameral. Alasannya, berbau federalistik. Lalu kami intensifkan kajian khusus untuk itu. Hasilnya, tidak signifikan korelasi antara sebutan Senator maupun sistem bikameral dengan bentuk negara kesatuan atau federal. Banyak negara kesatuan modern menganut sistem bikameral. Di Sidang Paripurna saya jelaskan itu, lengkap dengan data dan fakta internasionalnya. Alhamdulillah, akhirnya dapat diterima secara luas,” cerita Iqbal.

Fenomena “Migrasi Bikameral” ke DPD RI
Selaku Senator yang terlibat aktif dalam ikhtiar penguatan DPD RI itu, Iqbal mengakui bahwa yang tahu soal ikhtiar itu memang masih terbatas di internal DPD RI, khususnya pada tim khusus untuk itu sendiri.

Selama ini kinerja penguatan kewenangan konstitusional dan institusional DPD RI memang tidak banyak dipublikasikan. Termasuk roadshow ke ketua-ketua parpol itu. Selain dirasa belum waktunya, jelas Iqbal, juga untuk menghindari kehebohan di DPR Senayan yang dapat merugikan
ikhtiar penguatan DPD RI.

“Semua paham. Yang tidak mau institusi DPD RI kuat, yang enggan laksanakan putusan MK terkait penguatan kewenangan konstitusional DPD RI, itu juga yang kerap mewacanakan pembubaran DPD RI. Menariknya, sekarang banyak yang tertarik menyeberang ke DPD RI. Dituduh lemah, tapi malah diminati. Alhamdulillah. Muncul fenomena migrasi bikameral. Itu salah satu sisi humor Senayan,” kata Iqbal terbahak.

Editor: Awang Darmawan

Rekomendasi Berita

Berita Terkini

Duo Amran Komit Dukung Pendidikan Berkualitas Bagi Putra-Putri Wajo

SULSELSATU.com, WAJO - Bupati Wajo diwakili Wakil Bupati Wajo...

Indah Hadiri Deklarasi Genpi Lutra dan Launching Pasar Digital

SULSELSATU.com, LUTRA - Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani...

Tim Bentukan Pemkot Parepare Susun Amdal Pembangunan RS Hasri Ainun

SULSELSATU.com, PAREPARE - Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan gedung...

Baca Juga