ICJR Nilai Pembatasan Akses Komunikasi Tidak Tepat

Ritelaku

SULSELSATU.com – Pemerintah telah membatasi akses penggunaan media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan Line) untuk sementara waktu dimulai sejak 22 Mei lalu yang diperkirakan hingga dua sampai tiga hari kedepan. ICJR mempertanyakan inisiatif dari Pemerintah ini karena tindakan pembatasan ini tidak diperlukan.

ICJR menilai, pembatasan yang dilakukan pemerintah bertentangan dengan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

“Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat, yang telah tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara dalam keterangan resminya.

Selain itu, pembatasan akses terhadap media sosial dan aplikasi messaging tanpa pemberitahuan sebelumnya dinilai Anggara adalah tidak tepat.

“Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat. Keadaan darurat dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti penyebab yang timbul dari luar (eksternal) atau dari dalam negeri (internal),” ujarnya.

Ancaman yang dimaksud dapat berupa ancaman militer/bersenjata atau dapat pula tidak bersenjata seperti teror bom dan keadaan darurat lainnya. Kondisi tersebut, konstitusi memberikan kekuasaan kepada kepala negara atau pemerintah untuk menilai dan menentukan negara dalam keadaan darurat.

Situasi berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa bisa menjadi alasan untuk melakukan pembatasan. Namun, Presiden harus penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden.

“Tindakan pembatasan akses media sosial dan aplikasi messaging secara langsung tanpa ada pengumuman sebelumnya adalah tidak tepat,” kata Anggara.

Untuk itu, ICJR merekomendasikan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pembatasan akses terhadap media sosial dan aplikasi messaging harus benar-benar mengkaji batas-batasannya yang jelas. Kemudian, Presiden harus membuat penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden.

Lalu, apabila suatu keadaan tidak termasuk keadaan darurat namun pemerintah merasa perlu untuk menetapkan suatu kejadian tertentu yang menyebabkan pembatasan HAM, maka tindakan tersebut seharusnya merupakan tindakan hukum yang diumumkan pejabat hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Jaksa Agung.

“Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan hukum dan bukan kebijakan politis,” tukasnya.

Seperti diketahui, pembatasan ini dilakukan terkait dengan kondisi di Jakarta, terutama Kantor Bawaslu dan KPU RI yang terus didatangi massa aksi unjuk rasa yang memprotes hasil Pemilihan Umum 2019.

Menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara adalah untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat. Pemerintah lebih lanjut menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Populer

Walhi Bahas Dampak Reklamasi dengan Pj Wali Kota Makassar

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel bersama tim peneliti dari Both ENDS melakukan pertemuan dengan Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb,...

Kejaksaan Kawal Dana Kelurahan di Parepare, Ini Tanggapan Taufan 

SULSELSATU.com, PAREPARE - Dana kelurahan yang merupakan kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, mendapat pengawalan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare. Ini ditandai dengan telah dikumpulkannya...

Bapenda Palopo Kejar Pajak Pengusaha Hotel dan Resto

SULSELSATU.com - Dalam rangka mengoptimalkan realisasi pajak daerah, khususnya di bidang perhotelan dan restaurant, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo menyosialisasikan sistem pajak online...

Gelar Halal Bihalal, Pemkab Selayar Hadirkan Ustaz Das’ad Latif

SULSELSATU.com, SELAYAR - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar Silaturrahmi dan Halal Bi Halal di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Rabu (12/6/2019). Dalam Halal Bi Halal ini...

None Lantik 71 Kepala UPT SMA/SMK se-Sulsel

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo melantik 71 Kepala UPT Satuan Pendidikan SMA/SMK di Aula Prof. Amiruddin Disdik Sulsel, Selasa...

Dampingi Gubernur di Luar Negeri, Amran Mahmud Tetap Pantau Banjir Wajo

SULSELSATU.com, JERMAN - Bupati Wajo Amran Mahmud bersama Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah berkunjung ke Jerman. Kendati di luar negeri, Amran tetap memantau daerahnya dan...

Dewan Tinjau Jalan Longsor di Bolopoddo Sinjai

SULSELSATU.com, SINJAI - Komisi III DPRD Sinjai bersama Dinas PUPR, Dishub serta BPBD meninjau jalan longor di beberapa titik di Kecamatan Bulupoddo, Selasa (11/6/2019). Anggota...

Kerap Pesta Sabu di Gubuk Kebun, Dua Warga Sidrap Diciduk Polisi

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Dua warga Kabupaten Sidrap diamankan oleh aparat Resnarkoba Polres Sidrap usai diduga kerap melakukan pesta narkotika jenis sabu.  Kedua terduga pelaku yang...

GALERI FOTO: Teater Legenda China Lampion

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Institut Seni dan Budaya Indonesia melakukan teater di kawasan Pantai Akkarena, Makassar, Sabtu (12/5/2018). Teater yang mengangkat legenda China Lampion dan Angsa...

Baca Juga

Makassar Travel Fair Bakal Hadir di Mal Pipo

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Makassar Travel Fair 2019 bakal kembali hadir di Mal Phinisi Point (Pipo), 21-23 Juni 2019 mendatang. Sebanyak 20 biro perjalanan dan wisata...

Kejari Parepare Gelar Halalbihalal 

SULSELSATU.com, PAREPARE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare menggelar halalbihalal lingkup jajarannya yang digelar di Aula Kantor Kejari, Jumat (14/6/2019). Pada kesempatan itu, Kajari Parepare, Andi...

Dituding Pengkhianat, Begini Pembelaan Lutfie Natsir

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Mantan Kepala Inspektorat Sulsel, Lutfie Natsir akhirnya angkat bicara atas pencopotan dan semua fitnah yang ditudukan padanya. Ia pun membeberkan dan...

Polres Sinjai Tangkap Pemuda Penggasak Ratusan Gas Elpiji

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Pemuda asal Kabupaten Sinjai, Rezal Prasetiya Chaeril (23) ditangkap aparat Resmob Polres Sinjai. Ia diduga telah mencuri sedikitnya 139 buah tabung...

Terbaru

KPK Selidiki Keterlibatan Menag di Kasus Pemilihan Rektor UIN

SULSELSATU.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut peran Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam seleksi rektor Universitas Islam Negeri (UIN). Lukman diduga...

Totti Mundur sebagai Direktur Teknik AS Roma

SULSELSATU.com - Legenda hidup AS Roma Francesco Totti mengundurkan diri dari posisi Direktur Teknik klub ibukota Italia tersebut. Pengunduran diri itu diajukannya lewat surat elektronik...

Opini WTP Jadi Target Prioritas Parepare Tahun Depan

SULSELSATU.com, PAREPARE - Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menargetkan tahun 2020, bakal kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini terungkap saat Wali Kota Parepare, HM...

10 Tahun Jalan Poros Wajo-Bone Tak Terurus, Andi Etti: Apa Kerja Anggota DPR RI?

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin melakukan kritik keras kepada anggota DPR RI dari Dapil Sulsel 2 yang...
video

VIDEO: Oknum Anggota TNI yang Cabuli Dua Bocah Divonis 5 Tahun Penjara

SULSELSATU.com - Anggota TNI berpangkat Serka yang mencabuli dua bocah divonis 5 tahun penjara enam bulan penjara. Bukan hanya itu, ia juga dipecat dari kesatuan...