Bupati Wajo Hadiri Sosialisasi GPN dan Transaksi Keuangan Elektronik
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Bupati Wajo Amran Mahmud menghadiri sosialisasi GPN dan elektronifikasi transaksi keuangan lingkup kabupaten/kota di Hotel The Rinra Makassar, Kamis (20/6/2019).
Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Amanilison Sembiring dalam sambutannya mengatakan, ATM bertanda Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) generasi baru ini akan berlaku di seluruh Bank di indonesia.
Ia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah atas dukungannya selama ini.
Alat pembayaran yang cepat efektif dan efisien adalah pembayaran non tunai. Dengan adanya GPN ini menjadi pendapatan yang masuk ke negara, sementara Visa Master itu milik asing, sehingga menjadi pendapatannya, dan tidak masuk ke negara.
Bahkan dengan GPN ini biaya transaksi 0 – 1% sementara Visa Master sampai 3% sehingga dengan adanya GPN ini sangat membantu konsumen dan pemiliknya.
Elektronifikasi transaksi pemda adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah dari tunai menjadi non tunai, melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah.
“Melalui infrastruktur yang aman dan handal, tukarkan kartu ATM anda dengan yang ada logo GPN di bank Anda,” katanya.
Adapun manfaat elektronifikasi transaksi di lingkup pemerintahan di antaranya, kemudahan bagi masyarakat, seperti pembayaran tagihan listrik , pajak, dan retribusi secara online. Cerminan masyarakat modern yang memperhatikan efektifitas, misal pemilihan instrumen multifungsi untuk menabung dan membayar.
Transparansi bertransaksi, pemindahan dana dari masyarakat ke pemerintah (atau sebaliknya) secara non tunai melalui sistem
perbankan.
Semua ini merupakan bagian dari e-commerce artinya penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi yang sedang booming dan sudah menjadi kebutuhan.
“Saat ini Pemkab Wajo masih berbenah diri secara bertahap dan nantinya ke depan Kabupaten Wajo akan menyesuaikan dengan tuntutan ini sehingga tidak ketinggalan dengan Kabupaten lain atau luar negeri,” kata Sekretaris BPKAD Kabupaten Wajo Dahlan.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News