Logo Sulselsatu

Kuasa Hukum Zugito Sebut Dakwaan Jaksa Mengada-ada

Asrul
Asrul

Jumat, 12 Juli 2019 20:58

Kuasa Hukum Zugito Sebut Dakwaan Jaksa Mengada-ada

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi komersialisasi gedung PWI Sulsel dengan terdakwa Zulkifli Gani Otto kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (11/7/2019).

Kepada majelis hakim, tim kuasa hukum terdakwa, Muhammad Faisal Silenang dan Ridwan Jhoni silih berganti membacakan pledoi kliennya. Keduanya menyatakan uraian tuntutan jaksa penuntut umum atas nama Rachmat seluruhnha tidak terbukti.

Baca Juga : Dikriminalisasi, Hakim Vonis Bebas Bernadus Setiawan dan Menita Sutedja

Lebih detil dijelaskan penasehat hukum, Jaksa Penuntut Umum sudah mengakui sendiri bahwa dakwaan primair beserta uraiannya tidak terbukti. Namun jaksa justru menggunakan uraian yang tidak terbukti tersebut dalam dakwaan subsidair.

Sponsored by MGID

“Yang menjadi pertanyaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, saudara Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan dakwaan tidak terbukti, sementara dakwaan Subsidair terbukti, dimana uraian kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut kami anggap sama,” kata Faisal Silenang di hadapan majelis hakim.

Saat ditemui pasca pembacaan pledoi, Faisal Silenang kembali menjelaskan persoalan tersebut dengan sebuah analogi.

Baca Juga : Divonis Bebas, Zugito: Ini Memang Fitnah

“Kalau dalam dakwaan primair menyatakan begini : Saya tuduh kamu mencuri ternyata dia tidak bisa buktikan tapi uraian itu sama dalam dakwaan subsidair mengatakan dia (terbukti) mencuri, apa dasarmu?” kata Faisal Silenang.

“Kecuali dia misalnya, kata-katanya (uraiannya) lain. Dia mencuri dengan cara melompati pagar di (dakwaan) primair, sementara di dakwaan subsidair dia mengatakan dia mencuri hanya dengan membuka pintu pagar. Nah itu lain cerita,” katanya lagi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Zulkifli dengan empat tahun enam bulan penjara usai dianggap melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang RI nomor 20 tahun 2001.

Baca Juga : Divonis Bebas, Ini Pernyataan Zugito

Undang-undang tersebut tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulis: Hermawan Mappiwali
Editor: Awang Darmawan

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

OPD06 Desember 2021 20:47
Rangga Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Saat Reses Bisa Terealisasi
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulsel Fachruddin Rangga kembali melakukan reses pada titik keempat di Kelurahan Pa’bundukang, Kecamat...
Berita Utama06 Desember 2021 20:13
Capaian Vaksinasi di Jeneponto Masih Rendah, Satgas Covid-19 Sulsel Turun Tangan
SULSELSATU.com, Jeneponto – Tim Satgas Covid-19 Provinsi Sulsel turun tangan langsung melakukan vaksinasi di Jeneponto. Kedatangan tim Satgas Co...
Breaking News06 Desember 2021 20:05
Varian Omicron Terus Menyebar, Pemerintah Tunda Pemberangkatan Umroh Sampai Tahun 2022
SULSELSATU.com, JAKARTA – Varian Omicron terus menyebar ke sejumpah negara. Melihat kondisj tersebut, Pemerintah memutuskan untuk menunda pember...
Sponsored by MGID
Ekonomi06 Desember 2021 19:46
BRI Tanggap Bencana Semeru, Kerahkan Mobil Evakuasi dan Bangun Posko Bantuan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Proses penanganan bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terus berjala...