Logo Sulselsatu

GP Ansor Kritik Menag Soal Aturan Majelis Taklim

Asrul
Asrul

Rabu, 04 Desember 2019 19:22

Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas. (INT)
Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas. (INT)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengkritik aturan Menteri Agama Fachrul Razi terkait pendaftaran majelis taklim. Menurut dia, aturan tersebut berlebihan.

Yaqur menyatakan, Fachrul mestinya tak perlu terlalu mengurusi majelis taklim karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan.

“Itu berlebihan, saya kira menteri agama enggak usah ngurusi yang begitu-begitu deh. Terlalu remeh menteri ngurus begituan, banyak persoalan besar di negeri ini daripada sekadar ngurusi majelis taklim,” ujar Yaqut di kantor wakil presiden, Jakarta, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (4/12/2019).

Baca Juga : Aksi Lawan Covid-19, GP Ansor, KSP dan Aice Group Kolaborasi Bagikan Masker

Menag sebelumnya beralasan pendaftaran itu penting demi mempermudah penyaluran dana dari pemerintah untuk majelis taklim. Namun, menurut Yaqut, kebutuhan majelis taklim tak sekadar dana. Menag mestinya mengatur agar majelis taklim dapat leluasa melakukan kegiatannya.

Sponsored by MGID

“Jangan underestimate majelis taklim butuh dana. Tapi lebih baik tidak dibatasi ketika menyampaikan dakwah, itu juga keinginan mereka. Jadi bukan hanya soal dana,” katanya.

Menurut Yaqut, aturan tersebut justru mempersulit keberadaan majelis taklim yang ada di Indonesia selama ini. Aturan itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip Presiden Joko Widodo yang ingin segala kebijakan berjalan cepat dan efisien.

Baca Juga : Fachrul Razi Minta Proses Penyembelihan Hewan Kurban Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

“Ngapain coba bikin aturan ribet, kalau bahasa presiden itu malah membuat sandungan sendiri (untuk majelis taklim),” tuturnya.

Menteri Agama Fachrul Razi sebelumnya menerbitkan aturan baru yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri, baik pengurus, ustaz, jemaah, tempat serta materi ajar. Aturan baru itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November 2019.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menyatakan aturan tersebut bukan kewajiban, meski pada pasal 6 ayat 1 PMA 29/2019 disebutkan majelis hakim harus terdaftar.

Baca Juga : Rudy Apresiasi Keterlibatan GP Ansor dalam Penanganan Covid di Makassar

Aturan baru itu disebut bertujuan agar Kemenag memiliki daftar jumlah majelis taklim sehingga lebih mudah mengatur penyaluran dana.

Editor: Awang Darmawan

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi04 Desember 2021 11:37
Transaksi Agen BRILink Tembus Rp1.000 Triliun
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Di tengah maraknya digitalisasi di sektor keuangan, peran AgenBRILink dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tet...
Lifestyle03 Desember 2021 22:46
Rajai Penjualan PT SJAM, Desain Keren dan Futuristik Jadi Pemikat Utama
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Selama tahun 2021 ini, Nmax jadi motor terlaris dalam penjualan PT Suracojaya Abadimotor (SJAM). Total, sudah ada 32....
Makassar03 Desember 2021 21:36
Peringatan Hari Ibu, Indira Jusuf Ismail Sampaikan Makna Hari Ibu
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Jusuf Ismail, mengingatkan kembali akan makna hari ibu kepada generasi muda pada m...
Sponsored by MGID
Adventorial03 Desember 2021 21:03
Loker RS dr HAH Parepare, Taufan Pawe : Pendaftar Sudah 21.894, Yang Dibutuhkan Hanya 100 Orang
SULSELSATU.com, Parepare — Pendaftar lowongan kerja bagi formasi PTT non ASN di Rumah Sakit Regional dr.Hasri Ainun Habibie Kota Parepare capai ...