Dewan Makassar Minta Pemkot Transparan Soal Data Pasien Covid-19

SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (pemkot) untuk segera membuka seluruh data warga yang terkait dengan virus Corona atau Covid-19.

Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Azwar.

Menurutnya hal ini penting lantaran dengan adanya data tersebut masyarakat bisa lebih mudah mengantisipasi penyebaran Covid-19 agar tidak semakin parah.

Azwar menjabarkan bahwa dengan diketahuinya data-data orang-orang yang ODP, PDP ataupun yang positif maka masyarakat bisa mengambil dua langkah yaitu self tracking dan self controlling.

“Kenapa ada self tracking, nah itu masyarakat yang merasa kenal dengan orang ini dia bisa waspada langsung, dia berhitung wah saya pernah kontak dengan orang ini selama dua minggu misalnya,” ucap Azwar, Ahad (22/3/2020).

Setelah dilakukannya self tracking otomatis kata Azwar, masyarakat akan berlaih ke self controlling di mana mereka yang merasa pernah kontak dengan orang-orang itu akan menjaga diri mereka untuk tidak terlibat dengan masyarakat luas.

“Self controlling, dia menghindarkan diri secara langsung untuk mencegah dan menjangkiti keluarganya dan orang lain, serta cepat melaporkan diri kepada pihak berwenang untuk ditangani secara cepat agar tidak terjadi penularan yang lebih masif,” katanya.

Urgensi untuk membuka data pasien memang seharusnya bisa menjadi opsi pemerintah daerah untuk mengantisipasi virus ini bisa menyebar semakin luas.

Menurut Azwar meski telah ada regulasi untuk tidak membuka data pasien, namun ada urgensi lain mengapa hal itu diperlukan.

“Ini kan ada berlaku UU khusus jadikan ada undang-undang tidak boleh membuka data pasien. tapi ada undang-undang khusus tentang karantina kesehatan yang memang kita harus mentrack semua,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan beberapa kejadian sebelumnya di mana menteri yang dibuka datanya oleh pemerintah untuk menjejaki penularan. Selain itu ada upaya personal yang mengungkapkan sendiri dirinya terkena virus tersebut.

“Sudah ada beberapa bukti pejabat negara itu dibuka infonya misalkan menteri, jadi tidak melanggar UU kemudian ada juga wali kota (Bogor) dia sudah ada pengumumannya dia terjangkit jadi tidak apa-apa,” tutur Azwar.

Azwar menilai pemerintah kota tengah ketakutan dan bimbang terhadap regulasi. Terlebih dengan dibukanya data tersebut bisa saja membuat masyarakat panik. namun Azwar justru menilai sebaliknya.

“Menkes sendiri beberapa kali tidak menyebutkan data pasien, sehingga terjadi kegamangan, kebingungan di tingkat daerah, tapi kalau saya tidak perlu kita berdebat di situ, mesti daerah cepat proaktif karena mereka ada tanggung jawab menyelamatkan orang-orang di daerahnya,” kata dia.

Editor: Kink Kusuma Rein

Cek berita dan artikel yang lain di Google News