Logo Sulselsatu

Hanya Adili Warga Muslim, Pengadilan Agama Digugat ke MK

Asrul
Asrul

Selasa, 12 Mei 2020 10:21

ilustrasi. (int)
ilustrasi. (int)

JAKARTAUU Peradilan Agama digugat soerang mahisiswi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Indriani Niangtyasgayatri merasa keberatan karena Pengadilan Agama hanya mengadili warga Muslim.

Pasal yang digugat yaitu Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peradilan Agama.

Pasal 2 berbunyi:

Baca Juga : Tok, MK Tolak Gugatan UU Pernikahan Beda Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan Pasal 49 berbunyi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari’ah.

Baca Juga : MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Barru dan Lutim

“Menyatakan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945,” ucap Indriani dalam permohonan yang dilansir website MK, Selasa (12/5/2020).

Indriani beralasan regulasi di atas bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28E ayat 1, Pasal 28E ayat 2. Menurut Indriani, namanya Pengadilan Agama tetapi faktanya hanya mengakomidir agama Islam semata.

“Hal ini tampak memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminasi kepada pemohon pada khususnya, keluarga pemohon, maupun kepada seluruh bangsa Indonesia yang beragama selain agama Islam,” ujar Indriani.

Baca Juga : Aktivis Hukum Gugat Kebijakan Pembebasan Napi oleh Yasonna Laoly

Harapan Indriani, MK menghapus syarat wajib beragama Islam itu. Sehingga kepentingan agama minoritas juga menjadi kepentingan bersama dan mendapatkan keadilan sebagaimana yang didapatkan oleh agama mayoritas.

“Menjadikan hak-hak warga negara Indonesia menjadi terlindungi sepenuhnya oleh negara dan Pemohon pun secara serta merta juga terlindungi hak-haknya dan juga terlindungi dari stigma yang mengatakan bahwa agama selain Islam tidak perlu untuk diadili secara agamanya, melainkan cukup diadili secara perdata saja,” tutur Indriani.

Perkara ini baru didaftarkan di MK dan masih diproses bagian kepaniteraan.

Baca Juga : Aktivis Hukum Gugat Kebijakan Pembebasan Napi oleh Yasonna Laoly

Editor: Hendra Wijaya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Makassar02 Februari 2023 21:58
Tiga Proyek Besar yang Gagal Lelang, Danny: Kita Sempurnakan, Diselesikan November
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Tiga Proyek besar Pemerintah Kota Makassar mengalami gagal lelang dalam tender dini 2022. Ketiga Proyek tersebut diketahu...
Sulsel02 Februari 2023 21:35
Pemkot Parepare Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke Korban Banjir
SULSELSATU.com, Parepare — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melaui Dinas Sosial (Dinsos) bergerak cepat menyalurkan bantuan, pasca bencana banj...
Makassar02 Februari 2023 21:04
Bersama Kajati Sulsel Danny Pomanto Resmikan Rumah Dinas Asisten Kejati Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Raden Febrytrianto meresmikan Rumah Dina...
Video02 Februari 2023 20:30
VIDEO: ASN Ngamuk Lantaran Tidak Dimasukkan Sebagai Anggota PPS
SULSELSATU.com – Seorang ASN mengamuk di sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Video tersebut terjadi di Kantor Kelurahan Fookuni, Kecamat...