PPDB Sulsel 2020, Ombudsman Minta Sistem Zonasi Ditentukan PT Telkom
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi dan simulasi tata cara pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.
Rakor dipimpin Plt Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Basri, diikuti perwakilan SMA, SMK, SLB dan perwakilan PT Telkom.
Rakor bertajuk ‘Sukses PPDB Sulsel 2020″ itu diikuit 523 orang. Mereka berasal dari Kepala SMA, SMK, SLB, Kadisidik kabupaten/kota dan Kacabdis.
Hadir juga Ketua Dewan Pendidikan Suryadi Culla, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel, Subhan, Ketua TGUPP Bidang Pendidikan Prof Daud.
Basri optimis dengan Rakor yang dihadiri sejumlah elemen ini, PPDB dengan persiapan matang akan berjalan lancar.
Basri kembali menegaskan kepada seluruh kepala sekolah dan kepala cabang dinas wilayah untuk mantapkan garis koordinasi dengan menyiapkan nomor telepon pengaduan yang mobile dan menyiapkan petugas khusus. Mereka menerima pengaduan, memberikan solusi, dan melakukan koordinasi.
“Upayakan masalah hari itu, diselesaikan hari itu juga,” pesan Basri.
Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Suryadi Culla memberikan dukungan dan siap menyukseskan pelaksanaan PPDB. Dia mengingatkan semua elemen kemungkinan masih adanya mafia.
“Ini yang biasa merusak sistem yang ada,” ucap Adi mengingatkan.
Kepala Perwakilan Ombusdman Sulsel, Subhan juga memberikan dukungan dan siap menyukseskan pelaksanaan PPDB di Sulsel. Pada kesempatan tersebut, Subhan juga mengingatkan panitia untuk tidak mempermainkan jarak zonasi.
Subhan minta panitia dalam mengukur jarak zonasi, bukan lagi operator sekolah yang menentukan, tapi pihak Telkom.
Baik Subhan maupun Suryadi Culla, sama-sama minta panitia untuk memberikan kebijakan pada jalur afirmasi.
Kata Subhan, tidak semua siswa jalur afirmasi memiliki smartphone. “Mungkin mereka bisa langsung ke tim helpdesk untuk mendaftar atau bisa offline,” ujar Subhan.
Sementara TGUPP, Prof. Daud mengingatkan panitia untuk memberi ultimatum pada Telkom untuk menjaga jaringannya, jangan ada masalah.
Menurut Prof Daud, keterlibatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Telkom kali ini dapat mengatasi masalah-masalah seperti yang terjadi tahun lalu.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News