Logo Sulselsatu

WALHI Tantang Gubernur Sulsel Buka Dialog dengan Nelayan

Asrul
Asrul

Jumat, 18 September 2020 20:13

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wahana Lingkungn Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menyatakan telah menyelesaikan hasil kajian terkait dampak buruk tambang pasir laut terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat di Pulau Kodingareng.

Organisasi lingkungan ini juga menagih janji Gubernur untuk berdialog dengan masyarakat ketika pihaknya telah menyelesaikan kajian terkait daya rusak tambang pasir laut terhadap nelayan dan masyarakat di Pulau Kodingareng.

Ketua Tim Kajian WALHI Sulsel, Slamet Riadi, mengatakan, kajian ini dibuat untuk menjawab tantangan Gubernur dan menunjukan ke publik bagaimana aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan benar-benar memberi dampak serius bagi masyarakat, terutama perempuan di Pulau Kodingareng.

Baca Juga : Catatan Walhi Sulsel Soal Kasus Reklamasi Pantai Kupa di Barru

“Sekarang kami telah menyelesaikan kajian ini, oleh karena itu kami pun meminta Gubernur Sulsel memenuhi janjinya untuk berdialog dengan para nelayan dan perempuan yang menolak tambang pasir laut PT Boskalis,” ujar Riadi.

Riadi juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengkaji dokumen lingkungan perusahan pemilik konsesi, dalam dokumen tersebut dirinya melihat banyak dampak-dampak yang terjadi namun tidak dijelaskan di dokumen lingkungan tersebut.

Kemudian terkait dengan hasil kajian perizinan yang dilakukan oleh Jatam dan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, Riadi menyebut bahwa kajian tersebut merupakan temuan penting yang perlu ditindak lanjuti, terutama bagi penegak hukum.

Baca Juga : Walhi Bahas Dampak Reklamasi dengan Pj Wali Kota Makassar

Karena selama ini, selalu saja nelayan yang disoroti dan dikrimialisasi. Saatnya penegak hukum juga menindak pelanggaran perizinan yang terjadi pada proyek tambang pasir laut.

“Dari kajian awal teman-teman koalisi, sangat jelas adanya dugaan tindak pidana korupsi dan monopoli usaha. Artinya Boskalis selama ini menambang di konsesi yang diduga melawan hukum,” pungkasnya. (*)

Penulis: JAHIR MAJID

Baca Juga : Walhi Bahas Dampak Reklamasi dengan Pj Wali Kota Makassar

Editor: ANDI

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News08 Desember 2023 13:17
Mendagri Tito Karnavian Puji Danny Pomanto Terapkan Layanan Publik Berbasis Metaverse
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memuji Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di hadapan Presiden Indonesia Ir Joko Widodo....
Ekonomi08 Desember 2023 12:28
Sukses Berinovasi di Aspek Teknologi, BRI Raih Penghargaan Contact Center Asia Pasific Award 2023
SULSELSATU.com, JAKARTA – Terus update dengan kondisi industri global terkini khususnya dalam hal Contact Center Services, PT Bank Rakyat Indonesia ...
Berita Utama08 Desember 2023 11:52
Suhu Politik Mulai “Panas”, Sejumlah Baliho Ketua PAN Jeneponto Dirusak OTK
SULSELSATU.com,JENEPONTO – Sejumlah baliho milik Ketua DPD PAN Jeneponto, Asdin Basoddin Azis Beta diduga sengaja dirusak oleh orang tak dikenal...
News08 Desember 2023 10:34
Berhasil Integrasi Jaringan, IOH Borong Penghargaan World Communications Award 2023
Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) meraih dua penghargaan sekaligus di ajang penghargaan industri telekomunikasi, World Communication Award ...