SULSELSATU.com, MAKASSAR – Polemik antara kontraktor dan Pemprov Sulsel masih berlangsung, penyebabnya proses pembayaran belum juga dilakukan oleh pemerintah.
Salah seorang rekanan berinisial HI yang kini paket pekerjaannya belum dibayarkan mengatakan bahwa paket tersebut rata-rata adalah penunjukan langsung yang dikerjakan oleh rekanan tanpa pembayaran uang muka.
“Dan Gubernur paham adalah proyek penunjukan langsung yang di bawah 200 juta, yang kami kerjakan ini tanpa uang depan atau modal full dari rekanan. Kasihani kami ini pak Gub, kami ini pengusaha kecil, jangan matikan usaha kami, apa lagi ini masa sulit di tengah pendemi Covid-19, bukan hanya tukang belum terbayar tapi pabrikan material dan toko bangunan, kami masih punya sangkutan kredit, tentu ini berdampak trust/kepercayaan terhadap kami,” keluh HI.
Berita terkai: Terkait Keterlambatan Pembayaran Rekanan Pemprov, Nurdin Abdullah: Kalau Kualitasnya Gak Bagus Ngapain Dibayar
Anggota Komisi D DPRD Sulsel Ady Ansar menjelaskan duduk perkara soal para kontraktor dengan Pemprov Sulsel yang belakangan ini ramai dibicarakan.
“Sebenarnya bukan keterlambatan pembayaran tapi kita gagal bayar, sehingga pembayaraanya kita tangguhkan nanti di 2021 ini. Penyebab utamanya karena uang tidak tersedia cukup di kas daerah,” ujar Ady Ansar ke Sulselsatu.com, Rabu (13/1/2021).
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel itu menambahkan bahwa, salah satu penyebab kas daerah tidak tersedia lantaran asumsi penerimaan atau pendapatan yang tidak terpenuhi. Seperti bagi hasil cukai rokok dan sejumlah dana transfer lainnya yang penyalurannya tertunda.
“Kalau PAD (pajak daerah) malah surplus sampai 104-110 persen. Belum (mampu membayar), karena pendapatan umum daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat. Nah, bagi hasil dan dana transfer dari pusat yang belum terpenuhi,” ungkap politisi asal Kabupaten Selayar itu.
Berita terkait: Rekanan Pemprov Sulsel “Serang” Gubernur: Pak Gub Bayar Kami, Jangan Asal Bunyi Soal Kualitas Pekerjaan
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sulsel membantah bila kas Pemprov Sulsel kosong. Dia menegaskan bahwa Pemprov Sulsel memiliki kas yang cukup besar untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Hanya saja, tambah Nurdin, ia enggan membayar para kontraktor jika pengerjaan proyek dinilai tidak sesuai sesuai ketentuan.
“Gak benar itu, gak benar, uang kita banyak, cuman rekanan maunya dibayar tapi kualitas kerjanya gimana? Kan Saya minta semua sebelum dibayar cek kualitas kerjanya, kalau gak bagus ngapain harus dibayar,” tutur Nurdin Abdullah, Senin (11/1/2021).
Editor: Asrul
