SULSELSATU.com, MAKASSAR – Para kontraktor yang bermitra dengan Pemprov Sulsel harus bersabar. Sebab, pembayaran belum ditunaikan pemerintah.
Salah sorang pelaku jasa konstruksi Firdaus Deppu, mengatakan dengan keterlambatan tersebut adalah suatu hal yang harus diperbaiki pemerintah Provinsi Sulawesi Kedepan.
“Saya kira dengan adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap rekanan yang tergolong usaha kecil menengah adalah sautu hal yang harus diperbaiki kedepan jangan terulang kembali,” kata Firdaus Deppu, Selasa (2/2/2021).
Baca Juga : DPRD Sulsel Dorong Kontribusi PT Vale Diperjelas Lewat Perda
Mantan ketua OKK HIPMI BPD Sulsel dan juga Mantan pengurus BPP HIPMI Pusat Itu menekankan, bahwa rekanan yang belum dibayar merupakan penunjukan langsung, selain hanya untuk kebutuhan makan minum sehari para rekanan, juga menyangkut nasib banyak orang.
Ini sangat berpengaruh dengan tenaga kerja yang mereka pakai, sehingga kedepanya pemerintah Provinsi Sulsel harus cermat dan jeli ketika melakukan penganggaran, rekanan yang sudah bekerja anggarannya sudah tersedia, begitu selesai langsung terbayarkan.
“Dengan keterlambatan hari ini, Pemprov Sulsel harus mempunyai langkah yang taktis, bagaimana upaya upaya mereka cepat terbayarkan,” ujar Daus.
Baca Juga : Andi Tenri Indah Desak Kepastian Gaji ASN Dinsos Sulsel hingga Akhir Tahun
Firdus Deppu mengharapkan
kedepannya pemerintah provinsi Sulsel harus teliti dan cermat melakukan penganggaran dan segera nuntaskan pembayaran kepada kontraktor.
“Saya kira cukup bersabarlah rekanan yang belum terbayarkan satu bulan lebih, itu kalau dikonversi dengan bunga keuangan, itukan sangat merugikan. Sehingga kedepannya pemerintah provinsi harus teliti dan cermat melakukan penganggaran.
Mudah-mudahan bulan ini bisa diselesaikan Pemprov Sulsel,” harapnya.
Menurut Daus dengan kondisi pendemi seperti ini sangat dibutuhkan sekali pembayaran. Dengan kejadian ini, dikwatirkan tidak ada lagi orang yang mau bekerja sebagai rekanan, karena ketakutan tak terbayarkan itu ada.
Baca Juga : Komisi D DPRD Sulsel Soroti Pembangunan Koperasi Merah Putih di Lahan Terminal Pinrang
“Kondisi pendemi seperti ini sangat dibutuhkan sekali pembayaran. Mencari pekerjaan sangat susah apalagi begini orang tidak terbayarkan, kedepannya saya takutkan tidak ada lagi orang yang mau bekerja sebagai rekanan, karena ketakutan tak terbayarkan itu ada,” tegas Daus.
Firdaus Deppu meminta DPRD melakukan fungsi pengawasan dalam penganggaran, supaya lebih memantau apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Dengan kejadian ini, Pemprov kurang cermat, saya meminta DPRD melakulan fungsi pengawasan anggaran, supaya lebih memantau apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” tutup Daus.
Baca Juga : Komisi A DPRD Sulsel Bakal Konsultasi ke BKN, Soroti Guru PPPK, Banyaknya Plt hingga TPP ASN
Diketahui Sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum terbayar. Diduga, pembayaran tidak dilakukan oleh Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. Padahal tanggungjawab pekerjaan telah diselesaikan pada awal Desember 2020.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar