Soal Lelang Jabatan Eselon II, NA Minta Rudy Djamaluddin Koordinasi ke Danny

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) meminta Pj Wali Kota Makassar, Rudy Jamaluddin dan Wali Kota Makassar terpilih Danny Pomanto membangun komunikasi agar tidak terjadi kekisruhan dalam tatanan pemerintahan mendatang.

Hal ini disampaikan terkait adanya anggapan jika keputusan melakukan proses seleksi pejabat dilingkup Pemkot Makassar tidak sesuai aturan.

Menurut Nurdin Abdullah, penting membangun komunikasi antar kedua pejabat publik tersebut, sehingga nantinya setelah pelantikan wali kota terpilih tatanan pemerintahan dapat segera berjalan maksimal.

“Sebenarnya ini bukan menjadi masalah besar, ketika seorang Pj wali kota melantik sejumlah pejabat eselon dipemerintahannya meski sekalipun itu diakhir masa jabatannya. Asalkan, semuanya dikomunikasikan bersama dengan pejabat wali kota terpilih. Karena intinya adalah komunikasi. Saya sudah sampaikan ke Pj wali kota agar berkomunikasi dengan wali kota terpilih terkait usulan pejabat,” ujar NA.

Bupati Bantaeng dua periode mencontohkan, ketika dirinya terpilih menjadi Gubernur Sulsel periode 2018-2023, pada masa itu Pj Gubernur Sony Sumarsono juga mengambil kebijakan serupa dengan melantik sejumlah pejabat diakhir masa jabatannya.

“Bagi saya itu hal biasa dan wajar, karena sebagai Pj Gubernur memiliki kewenangan yang sama. Hal demikian juga berlaku pada Pj Wali Kota Makassar yang memiliki kewenangan mengusulkan dan melantik pejabat siapa saja yang akan mendampinginya menjalankan pemerintahan,” tegasnya.

Justru, pihaknya mengapresiasi Pj Gubernur Sulsel Sony Sumarsono, kala itu. Karena, membantunya membentuk susunan pemerintahan sebelum dirinya memulai pemerintahan baru.

“Saya baca di koran akan ada pelantikan. Saya berinisiatif minta waktu ke Pj dulu (Pak Sony) saya diterima di Rujab ada pak Jufri dan segala. Jadi saya bilang silahkan pak melakukan pelantikan selama sesuai peraturan dan ketentuan. Jadi saya bilang begitu tidak ada masalah, saya bilang untuk datang,” terangnya.

Kemudian, Pj Gubernur Sony Sumarsono mengatakan, jika menghargai Gubernur terpilih, meksi demikian sebagai Pj Gubernur memiliki kewenangan melantik pejabat.

“Pak Pj Gubernur Sony Sumarsono bilang ke saya Pak Gubernur punya kewenangan melantik, tetapi saya juga punya kewenangan sebagai pejabat gubernur saya bisa melakukan hal serupa. Lalu saya menjawab, silahkan pak saya tidak keberatan. Begitulah bentuk komunikasi yang saya bangun. Makanya, karena persoalannya sederhana hanya pada tidak terbangun komunikasi dengan baik,” terangnya.

Menurut Nurdin, melakukan seleksi pejabat itu bukan perkara mudah, harus ada rentetan proses yang dilakukan seorang kepala daerah. Dari mulai proses pengusulan, proses biding hingga kemudian akhirnya disetujui oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Saya bilang, silahkan lakukan seleksi selama sesuai peraturan dan ketentuan apalagi ada jabatan lowong yang akan diisi. Dan ini bukan mutasi tapi pengisian jabatan lowong,” terangnya.

Nurdin Abdullah berharap kedua pejabat publik ini segera mengakhiri miskomunikasi yang terjadi, agar di masyarakat terlihat sosok kenegawaranan  dan bisa menjadi tauladan.

“Saya berharap keduanya menunjukkan sikap kenegarawanan, pemimpin itu harus menunjukkan keteladanan apalagi kita di Sulsel tak henti-hentinya harus mengedepankan sipakatau dan sipakalebbi. Mari duduk bersama agar semua berakhir baik,” tuturnya.

Dia memaparkan, persoalan seperti itu tak mesti larut, apalagi masa pandemi Covid-19 harusnya kita berkonsentrasi membangun kebersamaan untuk memutus mata rantai Covid-19.

“Saat ini kita harus bersama-sama melakukan recovery ekonomi demi pemulihan ekonomi nasional. Tidak boleh tonjolkan emosional harus menjadi pemimpin tawadhu, jadi pemimpin yang sejuk karena akan memimpin 1,5 juta orang. Kalau cerminan pemimpin sejuk dan melayani maka Sulsel akan stabil, Makassar adalah barometer keberhasilan Sulsel,” paparnya. (*)

Penulis: RESTI SETIAWATI

Editor: ANDI

Cek berita dan artikel yang lain di Google News