Logo Sulselsatu

DKPP Kukuhkan 6 Anggota TPD Sulsel Secara Virtual

Asrul
Asrul

Kamis, 01 April 2021 08:31

DKPP Kukuhkan 6 Anggota TPD Sulsel Secara Virtual

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengukuhkan enam (6) orang Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2021-2022 pada Kamis (1/4/2021).

Masing-masing dari anggota TPD itu terdiri dari unsur penyelenggara pemilu dan unsur masyarakat sipil. Dari unsur penyelenggara, Bawaslu Sulsel diwakili oleh Koordinator Penyelesaian Sengketa Asradi dan Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat Saiful Jihad. Sementara dari KPU Sulsel, masing-masing Fatmawati dan Misna M.Attas, lalu dari unsur masyarakat sipil ada nama Dr Gustiana A. Kambo dan Rahmiwati Agustin.

Pengukuhan itu digelar secara virtual mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Baca Juga : DKPP Berhentikan Tetap Komisioner KPU Jeneponto

Plt Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengungkapkan, dari seluruh jumlah yang akan dikukuhkan sebagai Anggota TPD Periode 2021-2022, nantinya hanya sembilan orang yang akan dikukuhkan secara langsung di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta. Sedangkan 192 orang lainnya akan dikukuhkan secara virtual.

Sponsored by MGID

“Sembilan orang yang dikukuhkan secara langsung berasal dari ketiga unsur dan sejumlah provinsi,” kata Arif.

Rincian dari 201 nama yang akan dilantik ini terdiri dari 68 orang dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, 67 orang dari unsur Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan 66 orang dari unsur Masyarakat.

Baca Juga : Bantah Minta Uang, Anggota KPU Jeneponto Sebut Caleg Perindo Lakukan Rekayasa

Pengukuhan ini juga diikuti dan disaksikan langsung oleh Ketua dan seluruh Anggota DKPP. Selain itu, DKPP juga telah mengundang sejumlah pemangku kepentingan atau stakeholder, di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu.

Arif menambahkan, dasar dari pembentukan TPD adalah ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam melaksanakan tugasnya DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc.

Selain itu, payung hukum lainnya adalah Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.

Baca Juga : Komisioner KPU Jeneponto Dilapor ke DKPP, Minta Uang Hingga Rumah Jadi Aduan

TPD adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri dari unsur Masyarakat, unsur KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, dan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh. Tugas dari TPD adalah melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di daerah.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019, TPD memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota.

Editor: Asrul

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Makassar17 Januari 2022 07:44
Andi Sudirman-Airlangga Saling Puji di HUT MKGR
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri perayaan 62 tahun Ormas Musyawarah Kekelu...
Politik16 Januari 2022 23:39
Airlangga Optimis Golkar Sulsel Keluar Sebagai Pemenang di 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto optimis partai berlambang pohon beringin ini akan keluar sebagai par...
Otomotif16 Januari 2022 19:10
Selama 3 Tahun Terakhir, Nmax Motor Yamaha Paling Laris
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Nmax menjadi motor Yamaha yang paling banyak dibeli masyarakat di Sulawesi. PT Suracojaya Abadimotor (PT SJAM) menjad...
Sponsored by MGID
Pendidikan16 Januari 2022 18:10
Ikatli Unhas Harapkan Alumni Ada di Setiap Lini Pembangunan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar alumni, Ikatan Alumni Teknik Lingkungan (Ikatli) Uni...