Logo Sulselsatu

Ini Alasan 22 DPC Tolak LPJ Aras di Forum Muswil PPP

Asrul
Asrul

Minggu, 23 Mei 2021 22:15

Ini Alasan 22 DPC Tolak LPJ Aras di Forum Muswil PPP

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Forum musyawarah wilayah menolak Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah digelar di Hotel Four Point, Kota Makassar, Sabtu kemarin.

Tercatat ada 22 dari 24 Pengurus DPC PPP tingkat kabupaten kota yang menolak LPJ Muh. Aras sebagai Ketua DPW PPP Sulsel periode 2016-2021. Mereka ogah menerima bentuk pertanggung jawaban tersebut dengan berbagai pertimbangan.

Salah satunya adalah soal transparansi dana yang dikelola DPW PPP Sulsel selama 5 tahun terakhir. Hal itu diujarkan Ketua DPC PPP Kabupaten Bantaeng, Andi Sugiarti Mangun Karim. Menurutnya, laporan keuangan bendahara DPW PPP Sulsel diduga kuat copy paste.

Baca Juga : Temuan Aras di Soppeng, Kuota Program Bedah Rumah Butuh Penambahan

“Laporan keuangan itu validitasnya diragukan. Di LPJ saja tertulis DPW PPP Jawa Barat, berarti ini jelas-jelas copy paste,” ujar Andi Sugiarti saat dihubungi, Minggu (23/5/2021).

Sponsored by MGID

Tidak hanya perkara keuangan. Legislator perempuan DPRD Sulsel itu juga mengkritisi kerja-kerja elektoral kepengurusan Aras. Dia berpendapat, pengurus tidak maksimal dalam mempertahankan jumlah kursi partai berlambang kakbah di parlemen.

Dia memberi contoh, kursi PPP di DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Sulsel berkurang dari tiga menjadi dua saat Pemilu 2019. PPP tak bisa mendudukan calon legislatif dari dapil III Sulsel.

Baca Juga : Dipimpin Imam Fauzan, Struktur Pengurus DPW PPP Sulsel Kini di Tangan Arsul Sani

“Seharusnya 3 kursi DPR ini dipertahankan. Belum lagi di DPRD Provinsi berkurang dari 7 menjadi enam. Di kabupaten kota kita kehilangan 20 kursi,” jelas dia.

Sugiarti menambahkan, kepengurusan Aras Cs juga tidak menunjukkan dinamika organisasi yang mengarah pada kemajuan dan minimnya inovasi. Kondisi ini menurutnya mesti diakhiri dengan nahkoda kepemimpinan yang baru.

“Sehingga DPC PPP Bantaeng bersama 22 DPC menolak pertanggung jawaban pengurus DPW PPP Sulsel. Kita membutuhkan nakhoda baru, figur milenial untuk membangun kepengurusan nanti menjadi lebih baik,” tegas Sugiarti yang juga salah satu Formatur yang bertugas menyusun dan memilih Ketua PPP Sulsel.

Baca Juga : Hadiri Rakernas Kapten Indonesia di Makassar, Aras Komitmen Kawal Pengembangan Desa

“Meskipun kita tetap mengapresiasi dan menghargai apa yang telah dilakukan pengurus sebelumnya,” tambahnya.

Senada dengan Bantaeng, DPC PPP Kabupaten Gowa yang menjadi lumbung suara Kakbah di Sulsel, juga menolak LPJ Muh. Aras yang disampaikan pada malam tadi.

Ketua PPP Gowa Nursyam Amin menjelaskan pihaknya menolak LPJ Pengurus DPW PPP Sulsel dengan beragam alasan sesuai kondisi DPC masing-masing.

Baca Juga : Hadiri Rakernas Kapten Indonesia di Makassar, Aras Komitmen Kawal Pengembangan Desa

“Gowa menolak dengan alasan kurangnya pelibatan dan koordinasi di internal struktur DPW sesuai bidang tugas masing masing,” ujar Nursyam saat diwawancara via telepon, Minggu.

Seturut dengan Nursyam, koleganya di DPC PPP Makassar ikut bersuara menolak LPJ Muh Aras. Ketua DPC PPP Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika mempertanyakan bantuan pemerintah kepada partai berlambang Kakbah di Sulsel.

Pasalnya, BBT akronim Busranuddin Baso Tika menilai, pada tahun 2016 pengelolaan dana partai luar biasa, dirinya mengatakan ada pemborosan anggaran.

Baca Juga : Hadiri Rakernas Kapten Indonesia di Makassar, Aras Komitmen Kawal Pengembangan Desa

Dia berpendapat, terjadi defisit alias minus lebih besar belanja dibanding pendapatan. “Saya malu lihat ini laporan pertanggung jawaban ini,” ucap BBT di forum Muswil.

Tak hanya pengurus DPC, penolakan LPJ juga datang dari demisioner Sekretaris DPW PPP Sulsel, Asrul Makkaraus. Hal itu disampaikan Asrul saat rapat pleno 1 Muswil.

Dia bahkan menegaskan menolak menandatangani LPJ tersebut karena belum rampung di internal pengurus, namun langsung dibawah ke dalam forum Muswil.

Baca Juga : Hadiri Rakernas Kapten Indonesia di Makassar, Aras Komitmen Kawal Pengembangan Desa

“Saya tidak mau tanda tangan karena pembahasan LPJ ini belum selesai ditingkat DPW, oleh karenanya saya tidak mau menjadi bagian dari pertanggung jawaban itu,” tegas Asrul yang juga Mantan Ketua Fraksi PPP Sulsel.

Selain Makassar, Gowa dan Bantaeng, 22 DPC yang menolak LPJ tersebut antara lain, PPP Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Sidrap dan Pinrang, serta Luwu, Palopo, Luwu Timur dan Luwu Utara.

Kemudian, ada PPP Bulukumba, Selayar, Jeneponto, Takalar, Enrekang, Toraja Raya, Wajo dan Bone. Sementara, dua DPC yang menerima LPJ DPW PPP Sulsel adalah PPP Sinjai dan Soppeng.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi20 Oktober 2021 13:50
PLN Kembali Tambah Pasokan Listrik ke PT HNI di Bantaeng 90 MVA
SULSELSATU.com, MAKASSAR – PT PLN (Persero) kembali menyalurkan tambahan daya listrik sebesar 90 Mega Volt Ampere (MVA) ke PT Huadi Nickel-Alloy Ind...
Makassar20 Oktober 2021 13:36
4 Tahun Komunitas Perempuan, Ini Harapan Ketua TP PKK Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail secara resmi membuka kegiatan seminar yang digelar oleh Komunitas Per...
Sulsel20 Oktober 2021 13:23
Program Kebut Vaksinasi TP PKK Gowa Dapat Penghargaan Pemprov Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kerja-kerja kemanusiaan Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Gowa khususnya dimasa pandemi Covid-19 tak hanya diapresiasi...
Sponsored by MGID
Makassar20 Oktober 2021 12:36
HUT ke-352 Sulsel, Pemprov Sulsel Serahkan Santunan Bagi Anak Yatim-Piatu Korban Covid-19
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Dinas Sosial Pemprov Sulsel memberikan santunan bagi anak yang kehilanga...