Logo Sulselsatu

Abdul Hayat Buka Sosialisasi Pergub Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan WBS

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Kamis, 22 Juli 2021 16:56

Abdul Hayat Buka Sosialisasi Pergub Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan WBS

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka secara resmi Rapat Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System (WBS), di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, (22/07/2021).

Dalam kesempatan itu, Abdul Hayat menyampaikan, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021,

Adapun Fokus dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Pengawalan Reformasi Birokrasi terhadap Perangkat Daerah dalam membangun Sub Area Penguatan Pengawasan, diantaranya adalah penanganan benturan kepentingan
penanganan laporan pengaduan (Whistle Blower System).

Baca Juga : Sekda Sulsel Lantik Pejabat Fungsional Lingkup Pemprov Sulsel

Menurutnya, dengan adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, sebagai kerangka acuan bagi perangkat daerah dengan menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, menegakkan integritas dan mengatasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja penyelenggara demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, adil, transparan, efektif, dan efisien.

Sponsored by MGID

Pelaksanaan Whistle Blower System (WBS) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Whistle Blower System (WBS) adalah pengendalian/pengawasan internal untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan tujuan memperkuat penerapan praktik good governance. Adapun aplikasi telah dibangun Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat diakses pada www.wbs.sulselprov.go.id namun masih membutuhkan pengembangan dan sosialisasi lebih lanjut,” ungkapnya.

Baca Juga : Satgas PON Sulsel Gandeng Garuda untuk Keberangkatan Kontingen ke Papua

Untuk itu, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan melaksanakan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.

Dia mengaku, Whistle Blower System (WBS) tersebut bermanfaat menjadi Media Informasi bagi APIP dalam deteksi dini (early warning system) dan langkah preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Sekedar diketahui, hadir dalam rapat virtual zoom meeting ini, Plt Inspektorat Sulsel, Kepala BKAD, Kepala BPBD Sulsel, Plt Bappelitbangda, dan turut mendampingi Sekdaprov Sulsel, Plt Kepala Biro Adpim, Plt Kepala Biro Barang dan Jasa, Plt Kadis DP3A.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Makassar27 September 2021 19:46
Kanwilkumham dan Dinsos MoU Pembinaan Warga Lapas, Plt Gubernur Sulsel Harap Ada Sertifikasi Pembinaan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kemen...
Makassar27 September 2021 18:54
Siapkan Simulasi PTM, Pemkot Makassar Pastikan Kondisi Pelajar Sehat Terlebih Dulu
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar tidak mau gegabah menerapkan proses pembelajaran tatap muka (PTM) bagi para pelajar di masa ...
Video27 September 2021 18:41
VIDEO: Purnawirawan Polri Terpaksa Jadi Manusia Silver Akibat Himpitan Ekonomi
SULSELSATU.com – Seorang purnawirawan Polri jadi manusia silver viral di media sosial. Purnawirawan Polri itu ditangkap oleh satpol PP di Kota S...
Sponsored by MGID
Berita Utama27 September 2021 18:24
Rektor Tarik Prof Jufri Kembali ke UNM, BKD Sulsel: Kami Boleh Mengatakan Tidak
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel Imran Jauzi angkat bicara Perihal surat Penarikan kembali Prof M...