Yunus HJ Harap Pemkot Makassar Segera Buat Perwali Anjal dan Pengamen

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar Muh Yunus HJ menyoroti lambannya Pemkot Makassar membuat Perwali soal pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Yunus mengatakan pihaknya telah melahirkan Peraturan Daerah sejak 2008 namun, penegakan di lapangan tidak maksimal karena Perwalinya belum ada.

“Makanya kita mendesak supaya Perwali Anjal, pengamen dan pengemis itu bisa segera dibuat. Karena jujur saja ini menjadi masalah sosial yang sangat meresahkan warga kata Yunus saat Sosper di Hotel Karebosi Condotel, Rabu (13/10/2021).

Lebih jauh, Ketua Fraksi NIB DPRD Makassar itu menjelaskan bahwa, perlu juga ada wadah pembinaan yang harus disiapkan Pemkot dalam rangka memberi pelatihan kepada para pengemis ini yang terjaring razia oleh aparat.

“Kami di DPRD Malassar tentu akan mendukung semua upaya Pemkot dalam menanggulangi penyakit sosial ini. Termasuk, saya dengar Pak Wali Danny Pomanto mau hibahkan tanahnya untuk buat pondok sosial, saya pikir itu sangat bagus,” jelas Ketua DPC Hanura tersebut.

Hal lain kata Yunus adalah, mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengeluarkan fatwa mengharamkan kepada warga memberikan sedekah kepada pengemis di jalanan, atau lampu merah.

“Perda tanpa Perwali saya kira tidak akan maksimal. Nah, selain itu, kita ada dorongan agar MUI bisa membuat fatwa berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2008 ini,” demikian Yunus.

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Makassar, La Heru menjelaskan bahwa, upaya pihaknya menanggulangi persoalan anjal dan lainnya terus dilakukan.

“Alhamdulillah, Pak Walikota Makassar Danny Pomanto mau menghibahkan lahannya 5 hektar untuk pembangunan pondok sosial. Tahun 2022 kita akan anggarkan di APBD agar gedungnya bisa dibangun untuk digunakan secepatnya,” kata La Heru.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News