Logo Sulselsatu

Komisioner KPU Jeneponto Dilapor ke DKPP, Minta Uang Hingga Rumah Jadi Aduan

Asrul
Asrul

Rabu, 20 Oktober 2021 15:39

Ilustrasi. (Int)
Ilustrasi. (Int)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Internal KPU Jeneponto kembali diterpa isu miring. Salah satu komisioner, kembali ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Rencananya DKPP akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 168-PKE-DKPP/IX/2021, pada Kamis (21/10/2021) pukul 09.00 WITA.

Perkara ini diadukan oleh Puspa Dewi Wijayanti. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto yakni Ekawaty Dewi sebagai Teradu.

Baca Juga : DKPP Berhentikan Tetap Komisioner KPU Jeneponto

Pokok aduan Pengadu terkait dugaan tindakan tercela diluar tugas dan wewenang Teradu sebagai penyelenggara pemilu karena telah meminta sejumlah uang kepada Pengadu pada pemilu legislatif tahun 2019. Selain itu, Teradu juga diduga meminta satu unit rumah BTN serta menjanjikan suara untuk memenangkan Pengadu sebagai Caleg Dapil IV DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan pada 12 Desember 2018, Teradu mengajak bertemu Pengadu di salah satu hotel di Makassar, dalam pertemuan tersebut Teradu meminta sejumlah uang dengan alasan agar bisa lolos kembali sebagai anggota KPU Kabupaten Jeneponto.

Sponsored by MGID

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Sidang akan digelar DKPP dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Sebelum pelaksanaan sidang, DKPP meminta kepada para pihak yang beperkara untuk membawa hasil Rapid Test Covid-19 yang berlaku 3 x 24 jam. Rencananya, sidang ini akan dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga : Bantah Minta Uang, Anggota KPU Jeneponto Sebut Caleg Perindo Lakukan Rekayasa

Plt Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia, Rabu (20/10/2021).

Yudia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. Semua pihak bisa mengakses di media sosial DKPP.

Baca Juga : DKPP Kukuhkan 6 Anggota TPD Sulsel Secara Virtual

Untuk diketahui, pelapor juga pernah melaporkan Baharuddin Hafid saat itu menjabat Ketua KPU Jeneponto periode 2019-2024 ke DKPP. Dia pun dipecat dari posisi tersebut sekaligus sebagai komisioner KPU Jeneponto.

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Makassar17 Januari 2022 07:44
Andi Sudirman-Airlangga Saling Puji di HUT MKGR
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri perayaan 62 tahun Ormas Musyawarah Kekelu...
Politik16 Januari 2022 23:39
Airlangga Optimis Golkar Sulsel Keluar Sebagai Pemenang di 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto optimis partai berlambang pohon beringin ini akan keluar sebagai par...
Otomotif16 Januari 2022 19:10
Selama 3 Tahun Terakhir, Nmax Motor Yamaha Paling Laris
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Nmax menjadi motor Yamaha yang paling banyak dibeli masyarakat di Sulawesi. PT Suracojaya Abadimotor (PT SJAM) menjad...
Sponsored by MGID
Pendidikan16 Januari 2022 18:10
Ikatli Unhas Harapkan Alumni Ada di Setiap Lini Pembangunan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar alumni, Ikatan Alumni Teknik Lingkungan (Ikatli) Uni...