Logo Sulselsatu

DPRD Makassar Minta Ada Penurunan PPTI dari KIMA

Asrul
Asrul

Rabu, 20 April 2022 16:40

DPRD Makassar Minta Ada Penurunan PPTI dari KIMA

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta direksi PT KIMA (persero) untuk melakukan penurunan tarif Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri (PPTI) yang telah ditetapkan sebesar 30 persen dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Makassar dan mempertemukan pengusaha yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha KIMA Makassar (PPKM) dengan jajaran direksi PT KIMA (persero).

“Jangan sampai ada dampak sosial yang timbul dari penetapan tarif PPTI yang tinggi ini. Apalagi sudah disebutkan kalau da 20.000 lebih tenaga kerja di sana yang menggantungkan hidup,” ujar Ketua Komisi B DPRD Makassar, Erick Horas, Rabu (20/4/2022).

Baca Juga : Dihadapan Ibu-ibu, Rudianto Lallo Ingatkan Program Pemerintah “Jaga Anak Ta”

Dampak sosial berupa pemutusan hubungan kerja ini bisa saja terjadi merujuk pada data kalau di PT KIMA terdapat sekotar 278 perusahaan. Dari jumlah tersebut baru sekitar 34 perusahaan yang melakukan perpanjangan PPTI.

“Kalau ratusan lainnya tidak sanggup melakukan perpanjangan PPTI maka akan tutup, terutama di tengah kondisi pandemi saat ini yang cukup menerpa kondisi perekonomian. Yang terjadi adalah PHK. Untuk menghindari itu diharapkan PT KIMA merevisi penetapan PPTI sebelumnya,” ujar Erick Horas.

Hal senada diungkap anggota DPRD Makassar Azwar. Menurut dia penurunan tarif PPTI harusnya menjadi prioritas dari PT KIMA untuk menghindari dampak sosial dan berujung pada kekacauan di tengah masyarakat.

Baca Juga : Ketua DPRD Rudianto Lallo Sebut Perjuangan Shamsi Ali Sebarkan Islam Seperti Karaeng Matoaya

“Kalau PHK betul-betul terjadi, maka efek sosial tidak bisa dibayangkan, mengerikan. Bisa terjadi kekacauan. Ini harus dihindari, maka KIMA harus bijak, daripada mengejar keuntungan semata,” tutur Azwar.

Sementata itu, legislator Hasanuddin Leo menyebutkan, PT KIMA harusnya bisa membuat gambaran tentang formulasi penetapan PPTI kemudian melakukan komunikasi juga dengan para pemegang saham terkait seperti Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar.

Sekretaris Paguyuban Pengusaha KIMA Makassar, Tumpak Sianipar, menyebutkan dengan adanya penetapan PPTI sebesar 30 persen ini membuat para pengusaha kebingungan, karena ada perjanjian jual beli antara pengusaha dengan PT KIMA.

Baca Juga : Ketua DPRD Rudianto Lallo Sebut Guru Sebagai Intelektual dan Cendekiawan

“Pengusaha hanya tahu telah melakukan jual beli sejak awal masuk ke kawasan industri Makassar, belakangan dibebani dengan PPTI. Dalam dokumen yang kami pegang juga adalah jual beli,” kata Tumpak.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT KIMA (persero) Zainuddin Mappa mengaku tidak ada jual beli, tapi pemanfaatan tanah industri. Pada tahun 1990-an para investor hanya harus membayar 1 persen dari NJOP.

“Dasar utama penetapan PPTI adalah PMK Nomor 33 Tahun 2012 tentang sewa tanah/barang milik negara. Tarif 30 persen ditetapkan itu disebut sebagai harga pasar,” ujar Zainuddin Mappa.

Baca Juga : Ketua DPRD Rudianto Lallo Sebut Guru Sebagai Intelektual dan Cendekiawan

Terkait dengan ancaman PHK pekerja di KIMA, Zainuddin Mappa menyebutkan hal itu tidak akan terjadi, karena terdapat 34 perusahaan sudah bayar dan mempekerjakan banyak pekerja.

“Penetapan tarif ini dilakukan sudah dalam pengawasan para pemegang saham. Terkait pembayaran untuk PPTI ini kami sudah mengambil kebijakan, seperti cara mencicil,” tuturnya.

Di sisi lain untuk penurunan PPTI, Zainuddin Mappa mengaku tidak bisa mengambil kebijakan secara langsung. Dia mempersilakan pihak pengusaha dan DPRD Makassar untuk mengirim surat ke Kementerian BUMN untuk revisi PPTI tersebut.

Baca Juga : Ketua DPRD Rudianto Lallo Sebut Guru Sebagai Intelektual dan Cendekiawan

Staf ahli DPRD Makassar Zainuddin Jaka menyebutkan, berdasarkan ketentuan disebutkan KIMA sebagai pengelola kawasan hanya mengeluarkan rekomendasi PPTI dan yang melakukan perpanjangan hak guna bangunan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

 Komentar

 Terbaru

Berita Utama30 Juni 2022 15:01
Bersiap! Beli LPG 3 Kg Harus Daftar di Aplikasi MyPertamina
SULSELSATU.com – Membeli gas LPG 3 kg kini tidak lagi bisa dengan mudah. PT Pertamina (Persero) akan memperketat pembelian LPG 3 kg yang mewajib...
Pendidikan30 Juni 2022 14:48
Rektor UNM ke Wisudawan: Tunjukkan Jati Diri Sebagai Ilmuan yang Profesional
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Untuk pertama kalinya semenjak pandemi Covid-19, upacara wisuda di Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali diseleng...
Sulsel30 Juni 2022 14:28
Lantik 23 Pejabat Baru, Bupati Gowa Harap Bekerja Sesuai Perkembangan Zaman
SULSELSATU.com, GOWA – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Adminis...
Video30 Juni 2022 14:06
VIDEO: Detik-detik Ketua Banggar DPR RI Ambruk depan Meja Sidang Paripurna
  SULSELSATU.com – Sebuah video memperlihatkan detik-detik Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohammad Said, terjatuh. Ia terjatuh tepat di depa...