Bawaslu Sulsel Siap Kawal Pemilu 2024
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan memastikan kesiapannya untuk mengawal dan mensukseskan Pemilu serentak tahun 2024.
Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan HL Arumahi saat menggelar jumpa pers di Hotel Aryaduta Makassar, Senin (27/6/2022).
Hadir mendampingi Arumahi, yakni Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat Saiful Jihad, Koordinator Divisi Organisasi Hasmaniar Bachrun dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Asradi.
Arumahi mengatakan baik dari persiapan teknis hingga persiapan yang bersifat penguatan kelembagaan telah dilakukan sejak jauh hari.
“Berkaitan dengan semua hal, baik sosialisasi pencegahan hingga pengawasan, serta penguatan teknis terkait penanganan pelanggaran dan keterampilan dalam penyelesaian sengketa telah dilakukan di semua level, hal ini demi untuk berjalannya demokrasi dengan baik,” kata Arumahi
Arumahi juga berharap dengan dibukanya pendaftaran pemantau pemilu, akan membuka akses keterlibatan masyarakat seluas-luasnya dalam memantau proses tahapan Pemilu 2024 di Sulsel.
“Kami beberapa waktu lalu, sudah melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah untuk melihat kesiapan jajaran. Untuk calon pemantau yang mendaftar sendiri, kami belum punya data akurat, namun laporan terakhir yang kami terima, sudah banyak calon pendaftar yang datang berkonsultasi terkait pendaftaran pemantau pemilu,” ungkap Arumahi.
Pada pengawasan tahapan Pemilu 2024 ini, Bawaslu Sulsel berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Komitmen tersebut dibuktikan Bawaslu dengan memfasilitasi individu yang terpanggil memantau pemilu untuk dapat bergabung dengan lembaga pemantau berbadan hukum.
Hal itu terutama untuk mewadahi kader pengawas partisipatif dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam pemantauan pemilu. Lebih jauh, itu juga untuk membuka sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi perhelatan demokrasi. Kader pengawas partisipatif adalah Sekolah Kader Pegawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan Bawaslu. Jumlahnya mencapai hampir 11.000 orang sejak 2018 hingga 2021.
“Kami sudah memastikan untuk tiap kabupaten kota itu siap untuk menerima pendaftaran. Hanya saja masih ada regulasi yang akan direvisi terkait pemantau perseorangan, sebab yang ada poin syarat yang mengharuskan pemantau itu, pertama, harus berbadan hukum; kedua, mengisi formulir pernyataan bahwa mereka punya dana sendiri, dan tidak didanai oleh salah satu paslon. Dan ketiga, membuat pernyataan yang menyatakan mereka independen, dan syarat lainnya seperti memiliki kantor, atau sekretariat,” tambahnya.
Ia berharap partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu terus meningkat, baik dalam jumlah lembaga yang terakreditasi, maupun dalam hal aktivitas dan fokus pemantauannya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu Sulsel Saiful Jihad selaku pengarah dalam konferensi pers tersebut mengurai sejumlah program yang dilakukan Bawaslu.
“Terkait dengan pencegahan, kami di Bawaslu sudah melakukan sejumlah program, ada Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang sudah berjalan dan punya alumni aktif yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. Selanjutnya ada program yang khusu menyasar calon pemilih pemula yakni Bawaslu goes to School, serta program pengawasan partisipatif yang melibatkan Perguruan Tinggi, seperti KKN Tematik dan kerjasama dalam hal penelitian dan riset,” papar Saiful Jihad.
Demikian pula dengan penguatan internal yang dikhususkan kepada keterampilan dan pengetahuan seluruh SDM yang ada di Bawaslu untuk mendukung proses kerja Bawaslu.
“Berbagai macam aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dalam hal teknis penanganan pelanggaran serta teknis pelaporan juga telah disediakan oleh Bawaslu, seperti salah satunya SIGAP Lapor. Semua itu untuk disiapkan untuk menghadapi proses pemilu 2024 mendatang sesuai dengan mekanisme yang telah diatur undang-undang,” jelas Saiful Jihad.
Selain itu, kata Saiful, jika melihat data penanganan pelanggaran Bawaslu Sulsel pada 2019, itu jumlah penanganan yang terbanyak, dengan proses penanganan pelanggaran terbaik di Indonesia.
“Berangkat dari data itu, tahun ini kami melakukan banyak program pencegahan, untuk menekan potensi seperti yang terjadi di tahun 2019,” kata Saiful Jihad.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News