Logo Sulselsatu

Tok, MK Tolak Gugatan UU Pernikahan Beda Agama

Hendra
Hendra

Selasa, 31 Januari 2023 15:18

Mahkamah Konstitusi. (Foto: Int)
Mahkamah Konstitusi. (Foto: Int)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Gugatan uji materi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 terkait Pernikahan Beda Agama ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dengan demikian permohonan pemohon tak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Selasa (31/1/2023).

Sebelumnya, gugatan ini dilayangkan sorang pria bernama E Ramos Petege.

Baca Juga : Ibu Pejuang Hak Asuh Anak Bersatu Tembus Mahkamah Konstitusi

Ramos menggugat UU Perkawinan yang mewajibkan pernikahan dilakukan oleh umat yang memeluk agama yang sama.

Ramos merupakan umat Katolik asal Papua. Dia mengajukan uji materi UU Perkawinan setelah gagal menikahi perempuan beragama Islam.

Pernikahan Ramos dengan kekasihnya terhalang lantaran Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Baca Juga : Gugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, Ini Alasan Wali Kota Danny

Menurut Ramos, ketentuan tersebut membuatnya kehilangan kemerdekaannya dalam memeluk agama dan kepercayaan yang dijamin oleh Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena ia mesti berpindah agama bila mau menikahi kekasihnya yang berbeda agama.

Merespons gugatan itu, MK memandang pokok permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Hakim MK Wahiduddin Adams mengatakan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan bukan berarti menghambat atau menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya.

Baca Juga : SBY Nilai Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Kebiri Hajat Hidup Rakyat

“Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 Ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan,” ujarnya.

Wahiduddin menegaskan, pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaan tetap menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut, dan meyakininya, sebagaimana dijamin Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, MK juga menilai bahwa tidak ada perubahan keadaan dan kondisi atau perkembangan baru terkait persoalan konstitusionalitas keabsahan dan pencatatan perkawainan.

Baca Juga : MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Barru dan Lutim

Atas dasar itu, MK berpandangan tidak ada urgensi bagi MK untuk bergeser dari pendirian pada putusan-putusan sebelumnya.

“Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya,” kata Wahiduddin.

Dari sembilan hakim MK, ada dua hakim yang memberikan alasan berbeda atau concurring opinion, yakni Suhartoyo dan Daniel Yusmic Foekh.

Baca Juga : Hanya Adili Warga Muslim, Pengadilan Agama Digugat ke MK

(*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News23 Mei 2024 13:38
Gubernur Quirino Filipina Ingin Adopsi Konsep Sentuh Hati Danny Pomanto
Gubernur Provinsi Quirino Filipina Dakila Carlo E Cua mengaku tertarik dengan program Touching Heart Protokol Pemkot Makassar yang diinisiasi Wali Kot...
Pendidikan23 Mei 2024 13:26
UNM Gelar Tes Wawancara Calon Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar tes wawancara gelombang 1 penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran, ...
Makassar23 Mei 2024 12:32
Diikuti 400 Peserta, KBA SMPN 5 Makassar Kembali Sukses Gelar Turnamen Bulutangkis CUP II
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Keluarga Besar Alumni (KBA) SMPN 5 Makassar kembali menggelar Turnamen KBA Esempe Lima Makassar CUP II (Turnamen Bulu...
OPD23 Mei 2024 09:53
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tinjau Lokasi Program RISE
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Makassar melakukan peninjauan lapangan terkait Program RISE di beberapa lokasi, Rabu ...