Logo Sulselsatu

Wali Kota Parepare Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Terkait Ranperda Pajak dan Retribusi

Sri Wahyu Diastuti
Sri Wahyu Diastuti

Rabu, 15 Maret 2023 10:29

Rapat Paripurna DPRD Parepare (dokumen: istimewa)
Rapat Paripurna DPRD Parepare (dokumen: istimewa)

SULSELSATU.com, PAREPARE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melaksanakan rapat paripurna penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Jawaban Wali Kota Parepare tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Iwan Asaad di hadapan seluruh fraksi yang hadir di ruang rapat DPRD Kota Parepare, Selasa, (14/3/2023) kemarin.

Iwan menjelaskan, jika berbagai permasalahan ditemukan dalam penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah.

Baca Juga : Pemerintah Kembali Beri Insentif PPN untuk Pembelian Kendaraan Listrik

“Namun kita tetap berupaya untuk mencarikan solusi yang tepat dan optimal. Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dalam setiap pembahasan yang memang dari waktu ke waktu masih harus terus dibenahi dan disempurnakan,” jelas Iwan.

Menanggapi saran dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD, Iwan Asaad mengatakan, untuk fraksi Partai Golkar terkait memberikan evaluasi secara komprehensif terhadap objek pajak khususnya pelaku UMKM, yang mengalami kesulitan pada penetapan tarif pajak maupun retribusi.

Menurut dia, subjek pajak yang menjalankan program inkubasi dan masih membutuhkan stimulus fiskal. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Golkar atas dukungan untuk mengevaluasi pelaksanaan pungutan dan pengelolaan pajak maupun retribusi.

Baca Juga : Beli Rumah Selama 2024 Bisa Dapat Insentif Pajak PPN Sampai 100 Persen

“Khususnya dalam penggunaan media elektronik dan digitalisasi dalam rangka meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi secara signifikan,” ungkapnya.

Lanjut dia, dengan fraksi Nasdem, yang mendorong agar ranperda pajak dan retribusi daerah tersebut segera diwujudkan guna memperkokoh postur APBD, sekaligus menjadi pemantik meningkatnya kesejahteraan rakyat dengan berpegang pada prinsip keadilan, kepastian, kemudahan dan efesiensi.

Hal sama disampaikan fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Gerindra, fraksi Fakar Indonesia, dan fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, agar perlu mengantisipasi ranperda tersebut untuk tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, olehnya itu perlu dikaji dan dibahas bersama.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Penulis : Andi Fardi
Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Video04 Maret 2024 21:33
VIDEO: Kebakaran di Samping SPBU Tomoni, Satu Truk Terbakar
SULSELSATU.com – Sebuah insiden kebakaran terjadi di sebelah SPBU Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur pada hari Minggu (3/3/2024). Ke...
Video04 Maret 2024 20:39
VIDEO: Mulai Tahun Ini, PPPK Makassar Bakal Nikmati TPP
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di lingkup Pemerintah Kota Makassar mulai tahun 2024 ini sudah d...
Bisnis04 Maret 2024 19:14
TelkomGroup Perkuat Portofolio Bisnis, NeutraDC Selesaikan Konsolidasi Data Center Telin Singapore
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya yang berfokus pada bisnis data center, NeutraDC (Telkom Data Ekosistem) telah menyele...
Video04 Maret 2024 18:30
VIDEO: Damkar Evakuasi Pegawai yang Terjebak di Lift Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
SULSELSATU.com – Seorang pegawai terjebak di lift Puskesmas Kassi-Kassi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (4/3/2024). Sejumlah petugas dam...