Menuju Sekolah Terintegritas Di Makassar, Wakil Wali Kota Makassar Tinjau Langsung Sekolah 

Menuju Sekolah Terintegritas Di Makassar, Wakil Wali Kota Makassar Tinjau Langsung Sekolah 

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi meninjau kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) di empat kecamatan, Kamis (8/6/2023). Kecamatannya yaitu Biringkanayya, Talamanrea, Panakukang, dan Makassar. Tinjauan ini untuk mewujudkan sekolah terintegrasi di Kota Makassar.

Peninjauan yang dilakukan Fatmawati Rusdi agar proses sekolah terintegrasi di Kota Makassar tidak menemukan kendala ke depannya. Mulai dari alas hak maupun kondisi lahan sekolah.

Contohnya, SDN Malewang yang ada di Kecamatan Biringkanaya memiliki lahan yang cukup kecil. Sehingga akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

“Akan kita bahas lebih lanjut, apakah memungkinkan adanya hibah atau seperti apa, demikian juga dengan kondisi jalan masuk ke sekolah butuh perbaikan,” ungkap Fatmawati Rusdi.

Sebelumnya, telah dilakukan pula pendataan dan hari ini ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung agar dapat dilakukan analisa yang lebih mendalam.

“Hal yang harus difikirkan juga terkait anak-anak murid yang sedang menjalani proses belajar, agar dalam proses pembangunan nantinya tidak akan merugikan mereka. Minimal mereka dapat dipindahkan sementara agar proses belajar dapat tetap berjalan,” lanjut Fatmawati.

Sekolah lainnya yang turut ditinjau yakni SDN Bonto Ramba dan Bonto Ramba 1 di Kecamatan Tamalanrea, SDN Tamamaung 1-3 di Kecamatan Panakukang, dan SDN Bawakaraeng 1-3 Kecamatan Makassar.

Selain di dampingi oleh camat di wilayah kecamatan masing-masing, hadir pula Kepala Seksi Pengadaan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Makassar, Linda Ani Fitriani.

Kepala Sekolah SDN Bawakaraeng 2 Mashaeni mengatakan, sesaat setelah menerima kunjungan Wakil Wali Kota Makassar, menyatakan siap memberikan dukungan untuk memberikan yang terbaik bagi murid-murid.

“Untuk jumlah murid di SDN Bawakaraeng mencapai lebih dari 1.000 murid, yang terbagi di SDN Bawakaraeng 1, 2, dan 3 serta inpres,” ujar Mashaeni.

Ini akan difikirkan bagaimana mengatur anak-anak murid nantinya agar pembangunan sekolah terintigrasi dapat terwujud, dan anak-anak akan tetap mendapatkan haknya untuk proses belajar mengajar.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Berita Terkait
Baca Juga