Protes Air Tidak Lancar, Sejumlah Warga Tamanroya Demo di PDAM Jeneponto

SULSELSATU.com, JENEPONTO – Sejumlah warga yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Masyarakat Tamanroya Menggugat (AMTM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PDAM Jeneponto dan depan Kantor Bupati Jeneponto, Selasa (12/09/2023).

Mereka menggelar aksi unjuk rasa lantaran air PDAM dibeberapa titik di Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea tidak lancar beberapa hari terakhir. Bahkan airnya pun dianggap keruh.

Selain itu, pengunjung rasa juga menduga adanya dugaan korupsi di tubuh PDAM Jeneponto.

“Kami duga kuat terjadi indikasi tindak pidana korupsi penggunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakuan oleh pimpinan PDAM Jeneponto. Baik dari adanya pengadaan kendaraan dinas (motor) 5 unit yang kami duga melanggar aturan karena kepemilikan atas nama pribadi serta adanya dugaan pemotongan upah pegawai yang diduga dilakukan oleh oknum pimpinan PDAM Jeneponto,”ujar Ketua Pengurus Besar Dewan Pergerakan Revolusi Demokratik (PB DPRD), Jatong Jalarambang, yang juga selaku jenderal lapangan.

Berdasarkan peraturan pendayagunaan aparatur negara nomor 87 tahun 2005 tentang pedoman efisiensi dan disiplin PNS kata Jatong, Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok.

“Kami menegaskan dalam beberapa tuntutan yang harus diindahkan oleh pihak Pemerintah dan Kejari. Diantaranya, meminta Direktur Utama PDAM Jeneponto untuk transparansi dalam penggunaan anggaran tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023,” ungkap Jatong.

Selain itu, Jatong juga mendesak Bupati Jeneponto Iksan Iskandar untuk segera mencopot direktur, dewan pengawas PDAM Jeneponto beserta jajarannya yang diduga tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

“Meminta Kejari jeneponto untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Direktur, dewan pengawas PDAM Jeneponto serta jajarannya,” jelas Jatong.

Sementara salah seorang warga Tamanroya, Pupung dalam orasinya menegaskan, masyarakat Kelurahan Tamanroya sangat kesulitan air bersih.

“Air PDAM yang mengalir kerumah warga sangat kecil, itu pun tengah malam baru ada mengalir dan bahkan airnya keruh,” tegas Pupung.

Untuk itu, Pupung mendesak pihak PDAM Jeneponto untuk segera melakukan penanganan agar air bisa lancar mengalir dan layak untuk di konsumsi.

“Jika tidak mampu mengerahkan anggotanya untuk melakukan penanganan, maka Direktur PDAM Jeneponto legowo untuk mundur dari jabatannya,” tegas Pupung.

Pupung menegaskan hal tersebut, lantaran kejadian tersebut sudah terjadi selama sebulan terakhir.

Sementara itu, pihak PDAM yang enggang disebutkan namanya mengaku, bahwa selama ini pihak PDAM gencar melakukan perbaikan terhadap jaringan-jaringan pipa yang rusak.

“Kami sudah berupaya untuk melakukan perbaikan jaringan yang rusak. Itu merupakan bentuk keseriusan PDAM dalam melayani kebutuhan air warga Tamanroya,” ujarnya.

Usai berorasi di depan Kantor PDAM, massa melanjutkan aksinya di depan kantor Bupati di jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Jeneponto.

Pengunjuk rasa diterima langsung oleh Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar dan Sekda Jeneponto , Muh Arifin Nur.

Pada kesempatan itu, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menegaskan akan segera memanggil Direktur PDAM Jeneponto Junaedi untuk menjelaskan apa yang terjadi di PDAM.

“Kita semua ini membutuhkan air bersih, bukan air keruh, jadi saya akan segera memanggil Direktur PDAM Jeneponto,” kata Iksan Iskandar didepan pengunjuk rasa saat menerima di ruang Pola Panranniangta.

Selain itu, Iksan Iskandar juga akan memerintahkan pihak Inspektorat untuk melakukan audit anggaran di PDAM Jeneponto.

“Saya akan perintahkan Inspektorat untuk mengaudit penggunaan anggaran di PDAM Jeneponto, tidak boleh ada karyawan yang tidak menerima upah kerja,” tegas Iksan Iskandar.

Sementara Direktur PDAM Jeneponto, Junaedi, saat ditemui diruang kerjanya Senin 11/09/2023 mengatakan anggaran PDAM Jeneponto tahun 2022 telah di Audit dan hasilnya PDAM Jeneponto meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Anggaran kita sudah di audit dan hasilnya WTP. Jadi dimana korupsinya,”tanya Junaedi.

Junaedi juga mengaku herang adanya pihak yang selama ini mempertanyakan anggaran dana Hibah masuk ke PDAM.

“Sejak tahun 2019 sampai sekarang, PDAM Jeneponto tidak pernah mendapat yang namanya dana Hibah. Kalau ada, siapa yang dikasih dan siapa yang memberi,”tegas Junaedi.

Penulis Dedi.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News