Raktor UNM Hadirkan Pj Gubernur Sulsel Bincang Demokrasi Jelang Pilkada 2024

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali menggelar acara diskusi demokrasi yang mengusung tema “Pekerjaan Besar Transisi Kekuasaan”, Jumat (07/06/2024).

Diskusi yang diadakan di Ballroom Menara Phinisi UNM ini menghadirkan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan, sebagai pembicara pertama, Kapolda Sulsel, yang diwakili oleh Dir Intelkam, Kombes Pol Hajat Mabrur Bujangga sebagai pembicara kedua, dan dimoderatori oleh Akbar Faizal, seorang tokoh politik yang dikenal kritis

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, para pejabat civitas UNM, dosen, dan mahasiswa UNM di masing-masing Fakultas.

Rektor UNM, Prof. Karta Jayadi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa diskusi semacam ini adalah bagian dari upaya UNM untuk berkontribusi dalam pengembangan wawasan demokrasi dan politik di kalangan akademisi dan masyarakat.

“Kami berharap melalui diskusi ini, mahasiswa dan masyarakat dapat lebih memahami kompleksitas transisi kekuasaan dan pentingnya peran aktif mereka dalam proses demokrasi,” tutur Prof. Karta.

Guru besar antropologi seni ini berharap kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik dan proses transisi kekuasaan, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya proses transisi yang damai dan terstruktur dalam menjaga stabilitas politik dan pembangunan daerah.

Prof Zudan mengawali diskusi dengan menggali lebih dalam tantangan dan strategi dalam masa transisi kekuasaan, terutama dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Kata Prof Zudan, konsep Indonesia yang didasarkan pada prinsip “baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,” yang berarti sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya, merupakan tujuan Demokrisi ini.

“Konsep ini mencerminkan visi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam tetapi juga dihuni oleh masyarakat yang berperilaku baik dan beretika,” ujarnya.

Olehhya itu, Prof Zudan mengatakan pekerjaan yang mesti dilakukan setelah transisi kekuasaan adalah kerjasama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan.

“Transisi kekuasaan yang baik adalah yang dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat,” Pungkasnya.

Lebih lanjut Prof. Zudan, menekankan pentingnya peran partai politik dalam demokrasi. Menurutnya Partai politik adalah kunci dalam demokrasi.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Partai politik harus aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar pemilih dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan kualitas calon yang diusung. “Partai politik harus mengedukasi masyarakat dan memastikan bahwa mereka memiliki calon terbaik yang layak dipilih.”pungkasnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News