Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Berharap Permasalahan PT PUL Dapat Diselesaikan Melalui Musyawarah

SULSELSATU.com, Luwu Timur – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Usman Sadik, mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi PT PUL sangat mudah diselesaikan jika melalui musyawarah dengan berbagai pihak terkait dan masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Legislator dari Partai PAN di sela-sela kunjungannya saat meninjau area Sedimenpon PT PUL di Dusun Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur (Lutim) pada Senin (24/6/2024).

“Sebenarnya, persoalan yang dihadapi PT PUL sangat kecil dan mudah diselesaikan di meja warung kopi (Warkop). Pada intinya, PT PUL jangan menutup diri dari publik dan harus terbuka jika persoalannya ingin cepat diselesaikan,” ungkap Usman Sadik.

Usman Sadik menekankan bahwa PT PUL harus menghindari tindakan yang merugikan warga dan perlu memikirkan nasib serta kesejahteraan warga sekitar area pertambangan. Sebaliknya, ia juga meminta kepada warga agar tidak terlalu banyak menuntut PT PUL, karena perusahaan tersebut masih dalam tahap persiapan dan belum melakukan produksi.

“Saya minta masyarakat bersabar dan tidak menuntut yang berlebihan kepada perusahaan, karena saat ini perusahaan masih melakukan pembenahan sehingga banyak mengeluarkan biaya, dan belum ada pemasukan karena belum melakukan penambangan,” ungkapnya.

Usman mengapresiasi itikad baik manajemen PT PUL yang baru dengan melakukan langkah-langkah pembenahan, terutama dalam pembuatan Sedimenpon yang baru sesuai dengan standar pertambangan.

Selanjutnya, Usman Sadik melakukan peninjauan ke Dusun Saluciu guna memastikan kebenaran keluhan warga dan meninjau area yang menjadi jalur luapan lumpur saat musim hujan.

“Jadi, saya sudah meninjau lokasi dan tidak ada masalah, karena titik yang dianggap rawan sudah menjadi rencana perbaikan dari PT PUL,” tandasnya.

Sementara itu, pihak PT PUL, Wiji, menjelaskan bahwa PT PUL terus melakukan pembenahan baik di area pertambangan maupun di area pemukiman warga sekitar, terutama perbaikan sistem drainase yang ada, sehingga tidak ada lagi rembesan dan luapan lumpur ke jalan saat musim hujan.

“Kami siap melakukan musyawarah dengan berbagai pihak terkait serta membuka diri dan transparansi kepada publik mengenai program prioritas dalam pelaksanaan pertambangan yang ada,” tutupnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News