SULSELSATU.com, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan enam peran yang dilakukan sektor jasa keuangan mendorong misi Astacita bersama Indonesia menuju Indonesia Maju 2045.
Asta Cita adalah delapan misi yang diusung Prabowo-Gibran untuk mewujudkan visi, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Kedelapan misi disusun dalam rangka memajukan Indonesia dari segala sisi. Mulai pengokohan ideologi, pertahanan, pangan, hingga toleransi antar umat beragama.
Baca Juga : OJK Siap Awasi Aset Keuangan Digital dan Kripto, Susun Strategis Menjadi Tiga Fase Transisi
Kepala OJK Sulselbar Darwisman menjelaskan, ada enam peran yang dilakukan seluruh sektor jasa keuangan mendukung misi Asta Cita.
“Pertama adalah memastikan stabilitas keuangan melalui fungsi pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta tata kelola yang baik,” tutur Darwisman saat Journalist Update OJK di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Kedua adalah mendorong akses keuangan yang inklusif termasuk kelompok yang selama ini kuran terlayani seperti pelaku UMKM, petani, nelayan, masyarakat pedesaan dan penyandang disabilitas.
Baca Juga : OJK Dorong Optimalisasi Penggunaan EBA Dukung Program 3 Juta Rumah
“Penyandang difabel memiliki kelompok yang cukup besar. Mereka juga adalah warga negara Indonesia yang harus didorong inklusi keuangannya. Bahkan, ada satu yang yang telah mendunia, yaitu Putri Indriani. Ini adalah contoh, ternyata kaum difabel memiliki potensi luar biasa sehingga harus ditingkatkan literasi dan inklusi keuangannya,” ujarnya.
Peran ketiga yang akan dilakukan adalah mendorong pembiayaan sektor strategis yang mendukung ekonomi berkelanjutan seperti sektor pertanian, perikanan, energi terbarukan, dan industri kreatif serta hilirisasi dan industrialisasi.
Dengan mendorong sektor strategis, mendorong litersi dan inklusi keuangan yang kemudian didampingi serta diberikan pembiayan akan membangun lapangan kerja baru, membangun keuangan baru. Apalagi sektor ini adalah sektor unggulan di Sulsel.
Baca Juga : Program Layarku Sudah Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan 3.406 Desa di Sulselbar
“Selanjutnya adalah meningkatkan literasi dan edukasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan,” jelas Darwisman.
Darwisman melanjutkan, peran kelima yang dilakukan adalah memberantas praktik keuangan ilegal sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktif keuangan ilegal.
Contohnya adalah inestasi bodong, pinjaman online ilegal, dan kegiatan keuangan lain yang merugikan.
Baca Juga : Perkuat Tugas Pengawasan dan Penjaminan, LPS Bersama OJK Perbaharui Juklak Pertukaran Data dan Informasi
“Terkahir adalah mengembangkan perekonomian daerah dengan membantuk pemerintah daerah dalam memetakan potensi dan produk unggulan yang dapat menggerakkan perekonomian,” kata Darwisman.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar