SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025, yang akan menjangkau 190 titik di 26 provinsi.
Program ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Dr. Ihyani Malik, pakar kebijakan publik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), yang memberikan beberapa masukan untuk penyempurnaan pelaksanaannya.
Ihyani menilai bahwa meski MBG merupakan langkah positif untuk kesejahteraan masyarakat, program ini memerlukan evaluasi yang serius agar dapat berjalan efektif, terutama dalam mendistribusikan bahan makanan secara merata di seluruh daerah, khususnya di wilayah terpencil.
Baca Juga : Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Butuh Dana Tambahan Rp25 Triliun per Bulan
Menurut Ihyani, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah, terutama daerah pelosok. Pendistribusian bahan makanan ke wilayah tersebut menjadi sangat krusial.
“Di daerah terpencil, tantangan pendistribusian bahan makanan menjadi sangat krusial. Infrastruktur yang ada di sana masih belum memadai untuk mendukung kelancaran program ini,” jelas Ihyani pada Selasa (7/1/2025).
Selain itu, Ihyani mengkritisi anggaran sebesar Rp10.000 per anak yang dianggapnya tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi dengan standar yang sesuai, mengingat harga bahan pokok yang berbeda-beda di setiap daerah.
Baca Juga : Wamendiktisaintek Jadi Penguji Eksternal Mantan Dekan FKIP UMPAR di PPs Unismuh Makassar
“Dengan Rp10.000, bagaimana kita bisa menyediakan nasi, lauk, sayur, buah, dan susu? Ini sangat bergantung pada harga bahan pokok yang tinggi di beberapa daerah,” tambahnya.
Ihyani juga menyarankan adanya subsidi silang sebagai solusi untuk membantu wilayah dengan biaya produksi yang lebih tinggi. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus lebih aktif dalam pelaksanaan program ini, meskipun masih ada tantangan besar terkait kesiapan mereka.
“Pemerintah daerah harus berperan aktif memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik di lapangan,” tegasnya.
Baca Juga : BGN Akui Kekurangan Program Makan Bergizi Gratis, Siap Evaluasi Setiap Hari
Lebih lanjut, Ihyani mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program, terutama untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat guna dan menu yang disajikan sesuai dengan standar gizi yang ditentukan. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kekurangan yang muncul di lapangan.
“Karena ini menggunakan uang negara, perlu ada mekanisme kontrol yang jelas,” ujar Ihyani.
Ia juga menilai bahwa kolaborasi antara masyarakat, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat penting untuk suksesnya program ini. Masyarakat di desa bisa mengelola penyajian makanan secara mandiri, yang dapat mengurangi ketergantungan pada distribusi dari luar daerah.
Baca Juga : Program MBG Tawarkan Fleksibilitas Menu Sesuai Potensi Daerah
“Sinergi antara masyarakat, perguruan tinggi, media, dan komunitas lokal bisa menjadi kunci untuk memastikan program ini berjalan dengan baik,” kata Ihyani.
Meski penuh tantangan, Ihyani tetap mengapresiasi langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis. Ia berharap hasil dari pelaksanaan program ini dapat memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat.
“Ini adalah inisiatif yang patut diapresiasi. Kami berharap pemerintah terus mengawal pelaksanaannya agar program ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Ihyani dengan optimis.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar