Prof Fadjry Djufry Pimpin Rakor Satgas Swasembada Pangan Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Fadjry Djufry, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Swasembada Pangan bersama Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) RI dan seluruh kepala daerah se-Sulsel di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu (19/1/2025).
Rakor yang berlangsung lebih dari dua jam ini bertujuan memperkuat koordinasi untuk mencapai swasembada pangan di Sulsel, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.
Dalam rapat tersebut, Prof Fadjry menegaskan pentingnya sinergi seluruh jajaran, termasuk BSIP dan Satgas Swasembada Pangan di 24 kabupaten/kota Sulsel.
“Kita semua harus satu komando untuk bersama-sama mengelola dan menjalankan program Satgas Swasembada Pangan, khususnya di Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Prof Fadjry menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Sulsel sebagai provinsi terdepan dalam swasembada pangan dengan penyediaan lahan pertanian terbesar di Indonesia.
“Kita ingin Sulawesi Selatan menjadi nomor satu dalam swasembada pangan. Ini tugas besar, tapi bisa dicapai dengan kerja sama yang solid,” ujarnya.
Ia juga menyoroti target luas tanam padi gogo sebesar 5.496,44 hektare, serta upaya intensifikasi untuk jagung dan komoditas lainnya. Keberhasilan ini, menurutnya, sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi yang baik antara semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota.
Dalam Rakor ini, Prof Fadjry menekankan pentingnya percepatan realisasi tanam padi dan optimalisasi lahan rawa maupun non-rawa, termasuk pencetakan sawah baru pada 2025.
“Semua pihak harus bekerja sama, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Koordinasi yang kuat akan menentukan keberhasilan kita,” jelasnya.
Hasil rapat ini akan segera disampaikan kepada seluruh kepala daerah di Sulsel untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan dan memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.
“Saya, sebagai penanggung jawab swasembada pangan Sulsel, akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota,” pungkas Prof Fadjry.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News