Dukung Program Kebijakan Presiden Prabowo Terkait Ketahanan Pangan, Polres Pelabuhan Makassar Berhasil Gagalkan Penyelundupan Mesin Combine Harvester

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Penyeludupan alat pertanian yang harganya mencapai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Makassar.

Mesin pertanian jenis combine harvester atau alat pemanen padi itu merupakan bantuan milik Pemprov Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun Anggaran 2024 dan hendak dikirim secara ilegal melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta, di Kota Makassar, Selasa (4/02/25).

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto mengatakan, alat pertanian yang bersumber dari bantuan pemerintah tersebut berhasil digagalkan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang di atas Kapal Feri yang sandar di wilayah hukumnya.

AKBP Restu menjelaskan, bahwa penemuan ini berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya pengiriman alat pertanian tanpa dokumen resmi.

“Setelah menerima laporan dari masyarakat, aparat kepolisian segera melakukan pengecekan terhadap sebuah truk yang membawa mesin Combine Harvester ke Pelabuhan Makassar. Alat ini rencananya akan dimasukkan ke dalam kapal menuju Surabaya. Namun, saat diperiksa, tidak ditemukan dokumen resmi yang menyertainya,” jelas AKBP Restu.

“Dari hasil penyelidikan awal, alat ini seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tani di Sulawesi Tengah. Namun, karena tidak disertai dokumen yang sah, kami langsung mengamankan barang tersebut,” lanjut AKBP Restu Wijayanto.

Lebih lanjut, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan penyidik di Sulawesi Tengah serta Dinas Pertanian setempat untuk memastikan sumber dan keabsahan alat tersebut.

Diketahui, mesin pemanen ini termasuk dalam pengadaan yang dibiayai oleh APBD Sulawesi Tengah tahun 2024 dengan estimasi harga mencapai Rp450-500 juta per unit. Namun, dalam transaksi ilegal ini, alat tersebut diduga akan dijual dengan harga jauh lebih murah, yakni sekitar Rp250 juta.

Dugaan Keterlibatan Perantara dan Makelar

Saat ini, penyelidikan masih terus berlangsung, dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kepolisian menduga adanya keterlibatan sejumlah perantara atau makelar yang menghubungkan kelompok tani penerima bantuan dengan calon pembeli di Jawa.

“Penyelidikan akan terus kami kembangkan. Sudah ada beberapa pihak yang diperiksa, terutama mereka yang diduga menjembatani transaksi ini,” tambah Kapolres.

Berdasarkan temuan di lapangan, alat pemanen tersebut ditemukan dalam sebuah truk kontainer tertutup yang rencananya akan dikirim menggunakan kapal feri. Modus yang digunakan adalah dengan memanfaatkan jasa ekspedisi untuk menyamarkan pengiriman alat tersebut.

Tindak Lanjut Kasus

Polres Pelabuhan Makassar menegaskan bahwa pihaknya hanya berperan dalam mengamankan barang bukti. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan oleh penyidik di Sulawesi Tengah, mengingat lokasi kejadian utama berada di wilayah tersebut.

“Kami hanya mengamankan barang yang diduga ilegal dan mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Semua indikasi tindak pidana akan ditangani oleh penyidik di Sulawesi Tengah,” tutup AKBP Restu Wijayanto.

Kasus ini masih dalam tahap pengembangan, dan diharapkan dalam waktu dekat ada titik terang mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penjualan ilegal alat pertanian ini.

Dukung Program Kebijakan Presiden Prabowo

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto juga mengatakan jika pihaknya komitmen mendukung program Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan.

“Salah satu yang kami lakukan yakni pengawasan distribusi alat pertanian dan logistik subsidi dari pemerintah,” tegas AKBP Restu.

Ia menegaskan, turut mendukung program ketahanan pangan Asta Cita Presiden Prabowo, salah satunya program swasembada pangan.

“Sangat mendukung program-program yang nantinya akan membangkitkan kesejahteraan masyarakat. Dengan swasembada pangan nantinya diharapkan angka pengangguran menurun, angka kemiskinan menurun, dan masyarakat sejahtera,” katanya.

Untuk itu, kata dia, semua pihak harus bekerja sama dalam mendukung akselerasi percepatan Swasembada pangan sesuai dengan harapan dari Presiden Prabowo. (*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News