Taufan Pawe Jadi Bulan-bulanan Netizen Usai Sebut Penerimaan PPPK Jadi Beban Negara
SULSELSATU.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe (TP), tengah menjadi sorotan. Pasalnya, mantan Wali Kota Parepare itu menyebut penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jadi beban negara.
Hal tersebut Taufan sampaikan dalam rapat Komisi II DPR bersama pemerintah terkait efisiensi anggaran di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
“Penerimaan PPPK ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, Pak. Dan ini linear ke daerah,” ungkap Taufan, melansir dari Kompas.com.
Taufan menjelaskan bahwa negara memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan PPPK, terutama terkait dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia menekankan bahwa tidak semua daerah memiliki kapasitas keuangan yang sama. “Artinya, persoalan PPPK ini memang negara harus hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan,” ucapnya.
“Ya, saya harus mengatakan bahwa tidak semua daerah tidak mampu merealisasikan kebijakan PPPK ini. Banyak daerah, lumayan daerah yang punya kemampuan fiskal,” ujar dia.
Taufan Pawe Minta Maaf
Pernyataan Taufan Pawe itu kemudian menjadi bulan-bulanan publik. Ia akhirnya meminta maaf usai pernyataannya yang menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai beban negara.
Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Taufan mengakui bahwa frasa yang ia gunakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 12 Februari 2025 tersebut adalah kekeliruan.
Ia menyatakan kesiapannya menerima kritik sebagai bentuk pembelajaran. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat, khususnya honorer dan PPPK, atas pernyataan saya pada RDP Rabu kemarin, khususnya pada frasa ‘BEBAN NEGARA’ yang kemudian saya anggap keliru,” tulis Taufan, Kamis (13/2/2025).
Ia mengaku mendapatkan banyak kritik dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun pesan langsung via WhatsApp.
Sebagai bentuk klarifikasi, Taufan juga membagikan poin-poin bahan rapat yang menurutnya dirangkum dari aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang ia kunjungi.
Dalam dokumen itu, ia menyoroti berbagai permasalahan dalam penerimaan PPPK, seperti ketidakadilan dalam seleksi, dugaan pengangkatan berdasarkan “pesanan khusus,” hingga beban fiskal bagi daerah.
Meski demikian, Taufan menegaskan bahwa permintaan maafnya adalah bentuk kesadaran dan pembelajaran pribadi.
“Saya kembali memohon maaf atas statement saya, semoga menjadi pembelajaran bagi saya pribadi,” tutup anak buah Bahlil Lahadalia di Partai Golkar ini.
Pernyataan Taufan sebelumnya menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk pegiat media sosial dan pengamat kebijakan publik.
Tidak sedikit yang menilai bahwa anggaran untuk PPPK tidak seharusnya dianggap sebagai beban negara, melainkan sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dalam memberikan kepastian kerja bagi tenaga honorer. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News