SULSELSATU.com, JAKARTA — Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah disinyalir ada hubungannya dengan Presiden ke-7 Jokowi. Yakni soal utang luar negeri di jamannya.
Saat Jokowi baru menjabat presiden, utang terbilang rendah. Hanya sekitar Rp300 triliun. “Saat menerima pemerintahan, 2014 beban utang hanya sekitar Rp 300 t atau naik 4,5 kali lipat,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, dikutip dari unggahannya di X, Selasa (18/2/2025).
Kini, efisiensi yang dilakukan Prabowo di pemerintahannya. Disinyalir karena meningkatnya utang secara drastis.
Baca Juga : Isu Ijazah Palsu Jokowi, Kuasa Hukum: Serangan Politis, Bukan Cari Kebenaran
“Beban utang dibungkus dg kata Efesiensi-swmua jadi menderita oleh Jokowi. Karena Jokowi nambah utang ugal-ugalan, thn ini pemerintah harus bayar utang sbsr Rp1.352 t (bunga dan pokok),” jelasnya.
Hal senada disampaikan Pengamat Ekonomi Awalil Rizky. Ia menjelaskan detail utang luar negeri. “Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir 2024: US$424,85 miliar. Terdiri: ULN Pemerintah dan BI (US$230,74 M) dan ULN Swasta (US$194,11 M),” jelasnya.
“Era Jokowi (2014-2024), total ULN tumbuh 44,84%, namun khusus Pemerintah dan BI mencapai 77,85%. Era SBY sebesar 107,63% dan 55,75%,” tambahnya.
Baca Juga : Jokowi Sebut Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Ini Alasannya
Lebih lanjut, per Desemver 2024, ia juga membeberkan data utang luar negeri yang merangkak naik dibanding tahun sebelumnya.
“Posisi utang luar negeri (ULN) Pemerintah per Desember 2024 (US$203,14 miliar) naik 3,31% dari Desember 2023. ULN Pemerintah era SBY (2004-2014) naik 75,23%, sedang era Jokowi (2014-2024) naik 64,08%,” terangnya.
“Era Jokowi, utang naik lebih pesat, namun porsi utang dalam negeri makin besar,” sambungnya. (Fajar)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar