SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ratusan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Makassar menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (20/3/2025).
Mereka menyuarakan penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), yang dinilai dapat membuka kembali praktik dwifungsi militer di Indonesia.
Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, mahasiswa menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap pasal-pasal dalam RUU TNI yang dianggap berpotensi mengembalikan peran militer ke ranah sipil. Salah satu orator menegaskan bahwa sejarah kelam akibat dwifungsi militer tidak boleh terulang kembali.
Baca Juga : Kapolda Sulsel Lakukan Kunjungan Perdana ke DPRD, Bahas Sinergi Keamanan dan Pelayanan Publik
“Kami tidak ingin kekerasan akibat dwifungsi kembali terjadi. RUU ini harus ditolak karena berpotensi mengancam kehidupan demokrasi,” teriaknya di tengah massa aksi.
Selain menolak RUU TNI, demonstran juga mengecam tindakan represif aparat terhadap masyarakat dalam berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini. Mereka menuntut adanya jaminan perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat tanpa intimidasi.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, turun langsung menemui perwakilan mahasiswa. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka kepada DPR RI.
Baca Juga : Fraksi NasDem Kawal Aspirasi Gubernur Sulsel Tolak Pengelolaan Tambang oleh Asing
“Kami mendengar aspirasi kalian dan akan meneruskannya ke DPR RI. Besok kami berangkat ke Jakarta, dan ini akan kami sampaikan langsung,” ungkap politisi PPP tersebut.
Demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mahasiswa berharap aksi mereka dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan mendorong pembatalan revisi UU TNI yang kontroversial ini.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar