Mensos Tegaskan Tak Ada Tes Akademik di Sekolah Rakyat, Hanya untuk Anak Miskin Ekstrem

SULSELSATU.com – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan proses seleksi calon siswa untuk program Sekolah Rakyat tidak akan menyertakan tes akademik. Program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan.

“Tidak ada tes akademik. Hanya tes kesehatan dan pemeriksaan administrasi,” ujar Gus Ipul saat meninjau SMA Tamanmadya IP Tamansiswa di Kota Yogyakarta, Sabtu (3/5/2025).

Ia menegaskan, seleksi administratif tahap awal akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas kepada anak-anak yang tergolong dalam Desil 1 dan 2—kategori masyarakat miskin ekstrem dan miskin.

“Ini bukan sistem daftar langsung diterima. Harus jelas dulu bahwa yang bersangkutan memang benar-benar miskin ekstrem,” katanya.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, proses verifikasi dan validasi akan dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke rumah (home visit). Petugas Program Keluarga Harapan (PKH), lurah, camat, dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan bekerja sama melakukan pengecekan lapangan. Hasilnya akan diverifikasi dan ditandatangani langsung oleh bupati atau wali kota setempat.

“Jangan sampai nanti yang masuk malah saudara RT, saudara wali kota, tim sukses menteri. Ini harus benar-benar miskin, yang bahkan belum terdata di Dapodik sekalipun,” ucap Gus Ipul, disambut tawa hadirin.

Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat mengusung konsep unik: menggabungkan pendidikan formal dan penguatan karakter dengan sistem berasrama penuh. Hal ini dirancang agar pembinaan berlangsung intensif selama 24 jam.

Setelah proses penerimaan, para siswa akan menjalani pemetaan kemampuan terlebih dahulu. “Karena latar belakang mereka berbeda-beda, pembelajaran akan disesuaikan dan disetarakan sebelum program inti dimulai,” katanya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat baru pada tahun 2025. Sebanyak 53 di antaranya ditargetkan siap beroperasi mulai tahun ajaran 2025–2026. Pendanaan bersumber dari APBN serta dukungan swasta.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga sedang menyiapkan tenaga pengajar. “Saya mendapat laporan, sudah ada lebih dari 500 kepala sekolah yang dinilai layak mengisi posisi di Sekolah Rakyat,” tutup Gus Ipul.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News