Suara Hati Wakil Rakyat: Rusdi Layong Desak Negara Beri Keadilan untuk Honorer
SULSELSATU.com, Luwu Timur – Suasana haru dan bahagia mewarnai prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS dan PPPK yang dilakukan oleh Bupati Luwu Timur, baru-baru ini. Momen ini menjadi tonggak sejarah bagi ratusan tenaga pengabdi yang akhirnya diakui secara resmi oleh negara.
Namun di balik sorak-sorai kegembiraan itu, Anggota DPRD Luwu Timur, Rusdi Layong, S.T., menyampaikan refleksi dan keprihatinan mendalam terhadap mereka yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama.
“Alhamdulillah, ucapan syukur yang tulus saya sampaikan kepada saudara-saudari yang hari ini resmi diangkat menjadi ASN. Ini adalah buah dari doa, usaha, dan keberpihakan takdir. Namun jangan lupakan, masih banyak yang hari ini hanya bisa menatap dari kejauhan, menyimpan luka dan harapan yang belum terwujud,” ujar Rusdi, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (5/9/2025).
Menurut politisi yang dikenal vokal ini, di balik keberhasilan pengangkatan ASN, ada kisah pilu dari para tenaga honorer yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Banyak dari mereka telah mengabdi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, namun justru tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi atau bahkan digugurkan dengan alasan yang tidak transparan.
“Ada yang gagal bahkan sebelum sempat bertanding. Ada pula yang harus menerima kenyataan pahit: pengabdian yang tulus bertahun-tahun harus berakhir begitu saja karena alasan yang kadang tak logis, bahkan cenderung politis,” lanjut Rusdi.
Ia menilai, kondisi ini mencerminkan wajah birokrasi dan politik yang masih jauh dari keadilan sosial.
Rusdi Layong menegaskan bahwa pengelolaan kebijakan ASN, termasuk rekrutmen PPPK, tidak boleh terkontaminasi oleh kepentingan politik sesaat. Ia mengajak semua pihak untuk menata ulang arah kebijakan publik agar lebih berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.
“Cukuplah rakyat kecil menjadi korban dari ambisi dan permainan politik segelintir orang. Negara ini berdiri di atas penderitaan dan harapan mereka. Jangan biarkan keadilan menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya kekuasaan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para pemangku kekuasaan untuk tidak bersikap arogan dan abai terhadap jeritan rakyat kecil.
“Penguasa, jangan arogan. Negara, jangan acuh. Nasib rakyat adalah tanggung jawab, bukan alat tawar-menawar politik. Sudah saatnya nurani berbicara lebih lantang daripada kepentingan,” pungkas Rusdi.
Sebagai anggota DPRD, Rusdi menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan keadilan dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat bawah, khususnya para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News