Pemkot Makassar Laporkan Realisasi APBD 2024, Pendapatan Capai Rp4,20 Triliun
SULSELSATU.com MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar secara resmi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (30/6/2025).
Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memaparkan secara rinci realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Dalam laporannya, Munafri menyebut realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai lebih dari Rp4,20 triliun, atau 84,14 persen dari target Rp4,99 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,60 triliun dan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sebesar Rp2,56 triliun.
“Meski ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya, optimalisasi PAD masih menjadi tantangan ke depan,” kata Munafri di hadapan anggota DPRD, Forkopimda, dan jajaran perangkat daerah.
Rincian PAD meliputi pajak daerah Rp1,41 triliun atau 81,61 persen, retribusi Rp55,57 miliar atau 57,48 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp26,62 miliar atau 30,17 persen, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp110,93 miliar atau 43,65 persen.
Adapun realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp4,26 triliun lebih, atau 80,67 persen dari total anggaran Rp5,29 triliun.
Belanja operasi mendominasi dengan capaian Rp3,52 triliun, sementara belanja modal hanya mencapai Rp739,21 miliar dari anggaran Rp1,36 triliun atau 54,10 persen.
“Belanja daerah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, rehabilitasi sekolah dan puskesmas, serta pengadaan sarana pelayanan masyarakat,” jelas Munafri.
Dari sisi pembiayaan, Pemkot menerima pembiayaan sebesar Rp294,18 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Saldo anggaran lebih per 31 Desember 2024 tercatat Rp230,19 miliar.
Munafri juga melaporkan bahwa nilai aset Pemkot per akhir 2024 mencapai Rp35,22 triliun, dengan kewajiban Rp127,85 miliar dan ekuitas daerah Rp35,09 triliun.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Kami apresiasi seluruh anggota DPRD atas pengawasan dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan APBD,” tutup Munafri.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News