Tarif Mahal dan Layanan Stagnan, Telkom Dikecam DPR dalam RDP

SULSELSATU.com, MAKASSAR — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mendapat kritik tajam dari Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) baru-baru ini. Sorotan publik terhadap mahalnya tarif Telkomsel dan kualitas layanan yang dinilai tidak mengalami perbaikan menjadi fokus utama perdebatan.

Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ismail Bachtiar, menjadi salah satu legislator yang menyampaikan kritik paling keras. Ia mempertanyakan arah transformasi digital Telkom dan menyoroti kurangnya transparansi dalam kebijakan tarif yang diterapkan.

“Mohon maaf, Telkomsel saat ini jadi operator dengan tarif tertinggi di pasar. Tapi kualitas layanannya sama saja seperti yang lain,” ujar Ismail.

Ia juga menyayangkan penurunan pendapatan Telkom sebesar 2,1 persen secara tahunan, yang menurutnya dijelaskan dengan alasan-alasan normatif.

“Direksi hanya menyebut faktor pasar. Jawaban seperti itu terlalu biasa, tidak mencerminkan perbaikan strategi,” tambahnya.

Ismail mendesak agar Telkom, khususnya Telkomsel sebagai anak usaha utama, segera melakukan evaluasi total terhadap struktur tarif dan mutu layanan. Menurutnya, audit terbuka dibutuhkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dominasi pasar.

“Kalau memang pendapatan turun, harusnya ada langkah konkret efisiensi. Misalnya, berani menurunkan gaji direksi. Kalau itu dilakukan, kami bisa apresiasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung persoalan konektivitas di daerah-daerah, termasuk di wilayah pemilihannya, yang menurutnya belum menikmati infrastruktur digital secara merata. Ismail menyoroti gap besar antara data performa layanan yang disampaikan Telkom melalui dashboard internal dengan kenyataan di lapangan.

“Banyak puskesmas dan sekolah yang belum terkoneksi internet memadai. Padahal laporan Telkom menyebut semua berjalan lancar. Ini persoalan validitas data yang harus disikapi serius,” tegasnya.

Menurut Ismail, kondisi tersebut menandakan perlunya verifikasi langsung di lapangan serta pelibatan masyarakat dalam menilai performa BUMN digital terbesar Indonesia itu.

Kritik terhadap Telkom, kata Ismail, bukan semata soal tarif mahal, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap transformasi digital yang tengah digalakkan. Ia menuntut langkah perbaikan nyata dalam 100 hari pertama kepemimpinan direksi baru.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News