Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Soroti Kacau-Balaunya Sistem SPMB SMA, Desak Disdik Lebih Transparan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Selatan, Fatma Wahyudin, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA, khususnya di sekolah unggulan.
Anggota Komisi E ini menilai Dinas Pendidikan Provinsi belum siap menjalankan sistem seleksi yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Fatma menyoroti sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB 2025, terutama pada sistem zonasi dan seleksi berbasis Tes Potensi Akademik (TPA) yang dinilai merugikan siswa berprestasi.
“Sistemnya belum siap. Banyak aturan yang masih membingungkan dan rawan menimbulkan ketidakadilan. Salah satunya di sekolah unggulan. Di dapil saya (Makassar A), masih banyak masyarakat yang tinggal dekat sekolah tapi justru tidak diterima karena sistem zonasi yang jebol,” ujar Fatma, Selasa (9/7/2025).
Ia mencontohkan kasus yang kini ramai diperbincangkan di masyarakat, yakni di SMA Negeri 12 Makassar, di mana seorang calon siswa yang tinggal dekat sekolah justru tidak lulus melalui jalur zonasi. Sebaliknya, siswa dari luar wilayah justru diterima.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa bisa seperti itu? Sistemnya perlu diperbaiki. Dinas Pendidikan harus terbuka, bukan hanya ke masyarakat tapi juga ke DPRD. Jangan sampai anak-anak yang seharusnya punya hak, justru tersingkir karena sistem yang tidak adil,” tegasnya.
Fatma juga mengkritisi sistem seleksi yang menggunakan nilai rapor dikalikan dengan nilai TPA. Menurutnya, mekanisme ini tidak mempertimbangkan kondisi riil siswa di lapangan, seperti kesehatan atau situasi psikologis saat tes berlangsung.
“Bayangkan saja, siswa dengan nilai rapor 9 tapi nilai TPA-nya cuma 1 atau 2, maka totalnya jadi kecil sekali. Padahal, bisa saja saat tes TPA mereka sedang sakit atau dalam kondisi tidak optimal. Ini merugikan siswa yang sejatinya punya prestasi,” ungkap Fatma.
Sekretaris DPC Demokrat Makassar ini menilai penggunaan TPA sebagai penentu utama dalam seleksi masuk sekolah unggulan harus dievaluasi. Selain menimbulkan ketimpangan, sistem ini juga menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat, apalagi jika tidak disosialisasikan dengan baik.
“Apakah siswa harus gagal hanya karena satu kali tes? Harus ada pertimbangan yang lebih manusiawi dan adil. Nilai rapor dan prestasi selama sekolah tidak boleh diabaikan begitu saja,” katanya.
Dalam hal SPMB, Fatma menyayangkan tidak hadirnya pihak Dinas Pendidikan dalam beberapa rapat bersama DPRD. Menurutnya, hal ini memperlihatkan lemahnya koordinasi dan kurangnya komitmen untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Pejabat yang hadir dalam rapat pun tidak bisa menjawab tuntas. Yang mengambil kebijakan malah tidak pernah hadir. Ini yang membuat semua semakin kacau,” ucapnya.
Fatma menegaskan, DPRD Sulsel akan terus mendorong perbaikan menyeluruh terhadap sistem SPMB, khususnya pada sekolah-sekolah unggulan, serta menuntut transparansi penuh dari Dinas Pendidikan Provinsi.
“Kita minta sistem ini dibuka ke publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News