Program Makan Bergizi Gratis Belum Optimal, BGN Pulangkan Rp70 Triliun ke Pemerintah
SULSELSATU.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto setelah sebagian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan tidak akan terserap hingga akhir tahun 2025.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa lembaganya menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby senilai Rp100 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp99 triliun berhasil diserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan ke pemerintah karena sejumlah proyek belum dapat direalisasikan.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dan dana standby Rp100 triliun. Dari total itu, Rp99 triliun terserap, sedangkan Rp70 triliun dikembalikan karena kemungkinan besar tidak akan terserap tahun ini,” kata Dadan dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025).
Dadan menyebut rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh sejumlah proyek MBG yang masih dalam tahap pembangunan dan verifikasi. Meski demikian, ia memastikan dukungan pemerintah untuk memperluas jangkauan program ini akan terus berlanjut.
Untuk tahun 2026, BGN justru mendapat peningkatan anggaran signifikan. Pemerintah menetapkan alokasi Rp268 triliun ditambah dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan APBN mencapai Rp335 triliun. Jumlah tersebut menjadikan BGN sebagai salah satu lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet.
“Dengan penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang, setiap hari kami akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, itu mungkin setara anggaran satu tahun, tapi bagi BGN, itu kebutuhan harian,” ujar Dadan.
Selain persoalan anggaran, Dadan menekankan pentingnya dua faktor utama dalam keberhasilan program MBG, yakni sumber daya manusia dan infrastruktur.
Pemerintah menugaskan lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana lapangan. Mereka memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia. “Semua SPPG dipimpin oleh SPPI, tidak ada satu pun yang tidak,” ucap Dadan.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan gedung SPPG awalnya direncanakan menggunakan anggaran APBN sepenuhnya. Namun karena proses tender yang lambat, pemerintah membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat realisasi proyek.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang ikut membangun SPPG di berbagai daerah. Mereka adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” kata Dadan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu unit SPPG dengan kebutuhan dana sekitar Rp60 triliun. Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 unit tahun ini, hingga Agustus belum satu pun yang terealisasi melalui tender. Namun, berkat dukungan mitra, kini sudah berdiri 11.504 SPPG aktif di berbagai wilayah.
“Program ini adalah yang pertama di Indonesia bahkan di dunia, di mana mitra menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi program nasional,” tambah Dadan.
Saat ini, terdapat 30 ribu mitra yang terdaftar di portal BGN. Dari jumlah itu, 11.504 telah lolos verifikasi dan sisanya masih dalam proses seleksi. BGN menargetkan hingga akhir tahun, total 31.400 SPPG akan aktif beroperasi, terdiri atas 25.400 di wilayah aglomerasi dan 6.000 di daerah terpencil.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News